hasil akhir dari penilaian terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian, disimpulkan bahwa terdapat beberapa praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lainnya. Selain itu, laporan ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas inovasi di masa mendatang, seperti memperkuat kolaborasi antara pemerintah da…
Indeks Inovasi Daerah merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk menilai tingkat inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks inovasi dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam penerapan inovasi di pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa [masukkan temuan utama penelitian,…
Kajian ini berencana menganalisis potensi dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya retribusi daerah dalam mendukung kemandirian keuangan daerah di era dentalisasi fiscal. Hal ini bertolak dari indikasi tingkat ketergantungan keuangan daerah yang masih besar terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Diharapkan daerah dapat meminimalisir tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat…
Laporan ini telah menyajikan hasil pembinaan pelaksanaan daerah yang bertujuan seperti : Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Kegiatan pembinaan meliputi pelatihan, pendampingan, dan evaluasi terhadap berbagai inovasi yang telah diterapkan. Hasil…
Pengelolaan sampah plastik di daerah merupakan isu kompleks yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya produksi dan konsumsi plastik. Dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah turut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah plastik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan problematika pengelolaan sampah plastik di daerah secara mendal…
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2008. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut maka bentuk dan isi laporan pertanggungjawab…
Konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU merupakan tanggungjawab pemerintah, pemda, badan usaha dan masyaakat. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama unsolicited project di indonesia adalah belum ada regulasi yang jelas mengatur terkait hal ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU dan merumuskan r…
Penelitian ini menganalisis IPKD di beberapa daerah dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa transparansi daerah dalam mepublikasikan dokumen-dokumen perencanaan hingga pelaporan masih relative rendah. Berdasarkan temuan ini, penelitian menyimpulkan bahwa beberapa kebijakan perlu…
Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah telah didukung oleh peraturan perundan-undangan baik dari sisi jumlah peraturan maupun substansi pengaturan. Kendati demikian pelayanan pengelolaan sampah masih bermasalah. Pemerintah Daerah telah berupaya menyikapi permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta. Untuk memayungi kebijakan kerjasama …
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography