/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 110" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%hukum%" ]
Ensiklopedia hukum adat dan adat budaya Indonesia ini adalah suatu himpunan pengetahuan yang meliputi bidang hukum adat dan adat budaya dari berbagai suku bangsa Indonesia. Maksud dan tujuan penerbitan ini adalah dalam rangka melaksanakan inventarisasi istilah-istilah hukum adat dan adat budaya dari berbagai suku bangsa Indonesia yang berbeda-berbeda hukum adat dan adat budayanya.
Melalui PTUN, rakyat secara pribadi diberi kemungkinan menuntut pemerintah yang tindakannya dinilai merugikan warganya serta bertentangan dengan hukum.
Buku KUHP: kitab undang-undang hukum pidana ini merupakan cetakan ke 19, terdapat perbedaan dari segi penyajian materi, ada dua perbedaan pokok dengan edisi sebelumnya. 1. Edisi baru ini (cetakan ke-19) semua pasal tambahan/perubahan langsung dimasukkan ke pasal-pasal yang bersangkutan. 2. Pasal-pasal KUHP yang di kutip dari terjemahan BPHN, semua dicetak dengan huruf yang berbeda dan dilengk…
Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya-guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAHASA HUKUM INDONESIA Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. Setiap cabang ilmu pengetahuan memang memiliki cara karakterestik masing-masing. Satu-satunya alat yang dipergu-nakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu ialah bahasa. Hubungan antara bahasa dengan masing-masing cabang ilmu pengetahuan memang belum banvak dibicarakan orang terlebih hal-hal yang lebih mendasar, yaitu bahasa ilmu pengeta…
Bab I Penegakan Hukum dalam Praktek Pendahuluan Kerawanan Administratif Faktor-faktor Psikologis Perkara yang Mengandung Kerawanan Pelanggaran Hukum tanpa Penyelesaian melalui Sidang Pengadilan Peristiwa Jengkol Perkara-perkara Pembunuhan Peristiwa GAS di Peneleh/Surabaya Perkara-perkara Pidana Khusus Bab II Pembahasan Hukum sebagai Subyek dan Obyek Periode pra-Proklamasi UUD 194…
Buku ini dibagi dalam tiga bab. Bab pertama membahas konsep badan hukum, teori-teori badan hukum, kemampuan badan hukum dari badan hukum yang tak sama dengan manusia, serta perbuatan badan hukum. Bab dua membahas tentang syarat-syarat yang harus ada pada badan hukum dikaitkan dengan ketentuan hukum dan doktrin. Terakhir membahas tentang kedudukan hukum dari berbagai bentuk badan hukum seperti d…
Buku ini merupakan hasil penulisan kembali dari disertai penulis yang berjudul: BEBAN BUDAYA LOKAL MENGHADAPI REGULASI NEGARA. Sedikit berbeda dengan naskah asli disertai. buku ini telah dirumuskan sebagai sebuah bacaan yang mudah dipahami oleh kalangan luas. Bagi penstudi hukum. disiapkan wacana teoretis berupa catatan pustaka sekitar isu hukum dalam ruang sosial. Maksud penerbitan buku ini. t…
Dalam buku ini dibahas mengenai tiga permasalahan yang berkaitan dengan sistem perlindungan hukum. Hak desain industri yakni : Pertama : bagaimana sistem perlindungan hukum suatu hak Desain Industri dapat di implementasikan sesuai dengan hukum yang hidup di Indonesia dengan mempertimbangkan keberadaan karya ekspresi budaya tradisional yang terdapat di Indonesia, Kedua : bagaimana sistem menilai…
Kebutuhan tanah yang memegang peranan penting, baik dalam kehidupan manusia maupun dalam dinamika pembangunan membawa dampak positif dengan meningkatnya harga tanah serta dampak negatif dengan berkembangnya konflik pertanahan baik kualitas maupun kuantitas dengan berbagai macam modus operandi.