Wilayah perbatasan antar-Negara seharusnya menjadi beranda terdepan dari Negara Indonesia, dan tentunya harus memiliki keunggulan dan daya saing yang mampu meningkatkan keunggulan-keunggulan lokal dan regional sehingga wilayah perbatasan memiliki posisi tawar-menawar ketika berhadapan dengan Negara tetangga. Namun, pada kenyataannya, wilayah perbatasan justru menjadi halaman belakang yang tidak…
Buku ini membahas berbagai artikel terkait dengan fakta dan kondisi isu-isu pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang merupakan tujuan global yang dicanangkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015. Buku ini terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) Strategi dan Peran Pemerintah yang berisikan pembahasan terkait inovasi pelayanan publik, strategi menurunkan angka …
SDGs Desa mencakup seluruh konvensi pembangunan yang pernah dipraktekan dunia, seperti pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan budaya, mitigasi bencana, dsb. SDGs juga memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Ada tambahan tujuan pembangunan berkelanjutan yang khans bagi desa-desa di Indonesia, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. …
Buku ini memberikan pokok-pokok pengertian dan cakupan dari Hukum Administrasi Negara (yang amat luas dan selalu berkembang) kepada mereka yang sedang dan akan belajar bidang ilmu ini.
Tanpa hukum administrasi tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu good governance dapat terwujud tanpa hukum administrasi. Dengan demikian pembangunan hukum seyogianya pertama-tama diarahkan kepada pembangunan hukum administrasi. Arah pembangunan hukum administrasi pertama-tama hendaknya kearah kodifikasi hukum administrasi umum. Atas dasar hukum administ…
Fungsi undang-undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara. Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi kekuasaan, sebagai "a tool of social engineering", serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sebagai pengatur m…
Organisasi Ditjen Polpum yang terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Direktorat Politik Dalam Negeri, Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Kewaspadaan Nasional; Bab lima Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Adwil yang terdiri atas Dire…
Pengadilan Bukan Satu-Satunya Lembaga Penyelesaian Sengketa. Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan? Sengketa dan perselisihan kerap kali terjadi, terutama dalam dunia bisnis. Secara umum, masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah dan menjadikan para tetua adat sebagai penengah atas sengketa yang terjadi. Namun, seiring dengan semakin majunya peradaban, ada kecenderu…
Buku Pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 ini berisi 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambling & antara lain, bagaimana proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui Prolegnas, tahap persiapan, tahap penyusunan RUU, tahap perumusan, tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR RI, sampai tahap pengesahan, pengundangan, dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography