/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 120" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%hukum%" ]
Negara kita, yang dua pertiga wilayahnya berupa laut, dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Ironisnya, sektor perikanan kita tak kunjung lepas dari beragam masalah, seperti: sumber daya ikan semakin berkurang, taraf kehidupan dan tingkat pendidikan nelayan masih rendah, pencurian ikan oleh kapal asing terus berlanjut, dan ekosistem laut rusak akibat praktik penang…
Tanpa hukum administrasi tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu good governance dapat terwujud tanpa hukum administrasi. Dengan demikian pembangunan hukum seyogianya pertama-tama diarahkan kepada pembangunan hukum administrasi. Arah pembangunan hukum administrasi pertama-tama hendaknya kearah kodifikasi hukum administrasi umum. Atas dasar hukum administ…
Buku tebal ini menyuguhkan secara lengkap pemahaman mengenai HAKI yang meliputi UHC (Undang-undang Hak Cipta) Indonesia, Neighboring Rights, Perubahan UHC, Konvensi Internasional Hak Cipta, Paten, Perlindungan Paten, Merek, Tinjauan UU Merek Tahun 2001, Merek dalam Hukum Indonesia, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Franchise, dan Perlindungan …
Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi figur masyarakat yang "info-junkies".
Subjek hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pengangkutan. Status hukum pihak-pihak yang yang berkepentingan itu yaitu sebagai manusia pribadi atau badan hukum.
Pembahasan secara lengkap tentang perkembangan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, konsep teoritis dan pengertian hukum investasi, bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing, penyelesaian sengketa di bidang investasi, dan lainnya sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 dapat dibaca secara lengkap di buku ini.
Hukum tatanegara perbandingan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan di bidang ilmu kenegaraan. Hukum ini mempelajari dan menganalisis sifat-sifat dan bentuk tatanegara, dengan memperhitungkan segala aspek yang mempengaruhinya, sebagaimana terlihat dari situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.
Buku ini berisi penjelasan tentang istilah-istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, yang tidak hanya merupakan terjemahan belaka, tetapi juga yang berisi penjelasan-penjelasan seperlunya, tentang arti dan maksud dari istilah-istilah hukum tersebut yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan Indonesia sendiri.
Penyajian buku ini menyentuh salah satu aspek dari sarana utama dimaksud, yakni perangkat peraturan perundang-undangan perburuhan. Dalam rangka berperan serta untuk menggapai tujuan HPH, mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.