Buku ini dimaksudkan terutama untuk mendorong penulisan ilmiah lebih lanjut maupun sebagai bahan dasar untuk pembuatan makalah ilmiah yang harus disusun mahasiswa. Selain itu, buku ini diharapkan pula manfaatnya pada perkuliahan yang memungkinkan adanya diskusi, serta diharapkan pula agar arahan jawaban permasalahan yang dikemukakan di sini dapat menjadi topik penelitian maupun penulisan karya…
Buku ini memberikan banyak bahan yang diperlukan untuk memahami ilmu hukum tatanegara pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan pandangan maupun peninjauan yang kritis daripada para pembacanya.
Buku ini memuat pembahasan tentang obyek hukum tata usaha negara, bentuk-bentuk hukum dari tindakan pemerintahan, dasar-dasar umum untuk pemerintahan yang baik.
Sistem ketatanegaraan yang kaku (rigid) merupakan ketertutupan politik pemerintah terhadap kontrol masyarakat, namun membuka peluang untuk intervensi politik dalam setiap aktivitas pemerintahan negara yang mengabstraksikan ruang publik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
hak‑hak sipil dalam pengertian yang luas, mencakup hak‑hak ekonomi, sosial dan kebudayaan merupakan hak yang dinikmati oleh manusia dalam hubungannya dengan warga negara yang lainnya, dan tidak ada hubungannya dengan penyelengaraan kekuasaan negara, salah satu jabatan dan kegiatannya
Sasaran pokok dalam antropologi adalah manusia, baru kemudian perilaku budayanya, bukan sebaliknya sebagaimana dalam ilmu yang lain.Dengan demikian, dalam pandangan antropologi, dimana saja ada manusia hidup bermasyarakat harus ada sistem kontrol sosialnya. Sistem kontrol sosial itu akan mempunyai kekuatan hukum, apabila ia digunakan oleh kekuasaan masyarakat guna mengatur perilaku manusia dan …
Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar. Adanya tuntutan kepada penyelenggara negara�pemerintah�untuk berubah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kini tak bisa lagi dinafikan. Begitu pula halnya d…
Lokakarya ini bertujuan antara lain untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan hukum dan perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan perhubungan laut.
Buku ini membahas sengketa kewenangan antarlembaga negara yang menurut UUD 1945 penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi. Pengaturan hal ini merupakan hal baru dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai akibat terjadinya perubahan konstitusi padaera reformasi.
Penyelenggaraan Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi merupakan salah satu pelaksanaan program (BPHN) untuk tahun anggaran 1974/1975. Simposium telah di pertemuan ilmiah dari Badan Pembinaan Hukum Nasional selenggarakan pada tanggal 19-22 Januari 1975 di Semarang dengan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Masalah kesadaran hukum masyarakat terutama masyarakat yan…