Buku Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 1988-1991 dimaksudkan adalah himpunan Peraturan-Peraturan Pemerintah sejak berdirinya Badan Pertanahan Nasional, yaitu dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1991, dilengkapi dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tent…
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik …
Dalam UU ini telah dilakukan perubahan paradigma yang nyata dalam rangka pemisahan yang tegas antara fungsi regulator, operator, dan penyedia jasa penerbangan. Di samping itu, juga dilakukan penggabungan beberapa penyelenggara yang ada menjadi satu penyelenggara pelayanan navigasi serta untuk sertifikasi dan registrasi pesawat udara juga dibentuk untuk pelayanan otonom, dengen mengutamakan kese…
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajara…
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah ini terdiri atas Tiga Belas Peraturan Pemerintah, Tiga Keputusan Presiden, Tujuh Keputusan Menteri, dan Tiga Instruksi Menteri yang semuanya mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Buku Himpunan peraturan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2004-2007 tersebut materinya terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta disusun secara sistematis menurut tatanan peraturan perundang-undangan.
Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berdasarkan pada asas dekosentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Dilengkapi dengan: - UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 - UU RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 - UU RI No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang …
Buku Himpunan peraturan perundang-undangan penyiaran dan pers yang kami susun ini merupakan edisi lengkap yang terdiri dari beberapa peraturan, yaitu: 1. UU RI No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; 2. UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers; 3. UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerinta…
Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam Negara Kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan Negara, tidak pula mungkin ada Negara di dalam Negara.
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography