/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 130" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Negara%" ]
Sistem ketatanegaraan yang kaku (rigid) merupakan ketertutupan politik pemerintah terhadap kontrol masyarakat, namun membuka peluang untuk intervensi politik dalam setiap aktivitas pemerintahan negara yang mengabstraksikan ruang publik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Buku ini berisi 5 Undang-undang di bidang kenegaraan, politik, dan kemasyarakatan. Maksud dari buku ini adalah agar kita sebagai warga negara Republik Indonesia dapat mempelajari dan memahami tata kehidupan bernegara sebagai persiapan tinggal landas, sehingga cita-cita nasional dapat segera tercapai.
Buku ini memuat pembahasan tentang obyek hukum tata usaha negara, bentuk-bentuk hukum dari tindakan pemerintahan, dasar-dasar umum untuk pemerintahan yang baik.
Orang berbicara tentang desentralisasi sebagai ketentuan, jikalau pekerjaan penguasa dari penguasa negara dilimpahkan kepada persekutian-persekutuan yang berpemerintahan sendiri. Dekonsentrasi dengan demikian disebut bagi pelimpahan yang sama dari pejabat-pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat yang lebih rendah dari suatu persekutuan yang sama.
Buku ini merupakan rekonstruksi naskah yang memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tibjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan.
Tahun 2003 telah lewat begitu saja di negeri ini. Tanpa banyak orang yang menyadari bahwa tahun 2003 itu merupakan tahun peringatan 'genap 100 tahun upaya pelaksanaan desentralisasi di Indonesia'. Banyak orang yang tidak menyadari arti penting tahun 2003 terhadap hal itu. Hal ini menandakan bahwa batapapun marak dan hangatnya perbincangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, …
Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, bermaksud menyeragamkan bentuk susunan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, namun mengingat hak-hak asal-usul daerah masih dimungkinkan bagi daerah-daerah tertentu diberikan kekhususan dengan sebutan Daerah Istimewa. Dewasa ini di Tanah Air kita terdapat dua Daerah Istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh da…
Berbeda dengan transmigrasi berpola tradisional yang berorientasi pertanian, buku ini memuat sebuah pola baru transmigrasi dengan usaha pokok industri yang berorientasi ekonomi. Diharapkan pola ini akan dapat menjawab tantangan masa mendatang tatkala sumber daya manusai yang kualitatif dijadikan tulang punggung perekonomian yang kompetitif
Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur peemerintah. Masyarakat memberikan label negatif kepada aparatur pemerintah, seperti mutu pelayanan rendah; prosedur kerja yang lamban dan berbelit-belit; sering menyalahgunakan wewenang; serta penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seperti umumnya sistem manajemen maka manajemen pemerin…
Buku ini dimaksudkan untuk menambah referensi dalam bidang manajemen pemerintahan agar masyarakat umum dan aparat abdi masyarakat khususnya, mengenal dan memahami lebih banyak perihal manajemen pemerintahan dengan berbagai aspeknya.