/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 130" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%daerah%" ]
Buku disertasi ini dalam kesimpulannya antara lain memuat bahwa "karena masalah pemerintahan di daerah sebagai salah satu aspek ketatanegaraan dalam sub-sistem politik adalah merupakan bagian yang integral dalam sistem kehidupan nasional, maka menurut pendekatan sistem dan pandangan konseptual strategik pengelolaan masalah ini harus secara terpadu dalam sistem pengelolaan kehidupan nasional sec…
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penellitian yang m…
Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuh…
Buku yang bermanfaat bagi para pemangku pemerintahan di daerah, juga bagi para anggota dewan perwakilan rakyat di kabupaten kota dan provinsi. Mengapa? Karena buku ini membahas mulai dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan di daerah sampai dengan pelaporan rencana kerja anggaran bahkan dibahas juga simulasi reviu-nya.
Jika Pilkada adalah adu gagasan demi memberikan yang terbaik untuk rakyat, maka strategi pemenangannya penting untuk dicermati. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah “pendekatan intelijen”, dan inilah yang akan menjadi fokus utama buku ini. Berangkat dari pengalaman riil di lapangan, penulis menunjukkan pendekatan alternatif untuk meraih kemenangan tanpa terjerumus ke dalam praktik…
Buku ini merupakan seri ketiga (kajian dilakukan tahun 2017) dari lima tahun kajian (2015-2019) mengenai perempuan pemimpin politik lokal, di Pusat Penelitian Politik LIPI. Latar belakang dibentuknya kajian mengenai perempuan pemimpin politik lokal adalah adanya kesenjangan antara: kenyataan empiris berupa semakin banyaknya perempuan pemimpin politik yang muncul dan mewarnai dinamika politik lo…
Banyak pejabat daerah hanya memiliki dokumen perencanaan daerah, tetapi tidak peduli substansi perencanaan visi daerah mau dibawa ke mana, dan apa masalah mendasar yang dihadapi oleh daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah membutuhkan identifi kasi dan pemahaman: sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah; jenis perencanaan; sumber daya yang dimiliki; masalah mendasar yang dihadapi; komoditi…
Profil daerah kabupaten dan kota: jilid 1 ini berisi tentang daerah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,
Profil daerah kabupaten dan kota: jilid 2 ini berisi tentang daerah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Dapat dikatakan bahwa sekarang ini terutama di negara sedang berkembang, kedudukan pemerintah adalah sebagai inti atau poros dari segala kegiatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dan sesuai pula dengan jiwa serta semangat UUD 1945 maka pemerintah berkewajiban mempelopori pembangunan.