/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 140" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%daerah%" ]
Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia: jilid 3 merupakan lanjutan yang berisi tentang pertumbuhan daerah khusus Ibukota Jakarta, Pertumbuhan provinsi daerah tingkat I Irian Barat, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Indonesia sejak 1959 sampai 1965.
Buku ini menyajikan perbandingan ringkas dan mudah diikuti antara sumber-sumber dan hasil guna keuangan untuk Pemerintah Daerah di tingkat negara bagian, provinsi, dan daerah, dengan tekanan pada pengalaman dan kebutuhan negara-negara sedang berkembang, tetapi juga membahas mengenai sumber keuangan daerah di Eropa dan Amerika Utara.
Kepala daerah dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan khususnya sering merupakan pusat perhatian, baik mengenai sikap dan tindak tanduknya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan terutama dalam hal proses pemilihan dan pengangkatannya.
Pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pasal 18 UUD 1945, ditentukan atas daerah besar dan kecil dan susunan pemerintahannyaditetapkan dengan undang-undang
Buku ini dirancang untuk praktisi dan para mahasiswa , secara khusus membahas tentang APBD Kabupaten/ Kota. Para praktisi bidang penganggaran dan pengawasan akan sangat dibantu dalam membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi.
Buku ini bermaksud menjelaskan perkembangan fungsi Kepala Daerah sejak zaman Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan hingga berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Buku ini membahas pula pengawasan terhadap keputusan kepala daerah dan peraturan daerah beserta pendapatan daerah dan peraturan daerah
Buku ini mencoba menawarkan berbagai strategi penyelenggaraan otonomi daerah yang layak dicermati dan akan memperkaya pemahaman serta daya kritik kita terhadap kebijakan yang sangat strategis.
Jarak yang memisahkan data dan seonggok sampah hanya seutas rambut dibelah tujuh. Pemecahan hanya mungkin dalam analisis dan penerbitan. Karena itu, ketika Kompas dalam suatu rapat evaluasi dan perencanaan yang berlangsung pada akhit tahun 2000 memutuskan untuk mengangkat seluruh database potensi daerah kabupaten dan kota menjadi satu rubrik khusus harian kompas, maka keputusan ini bukan saja t…
Sentralisasi yang malah menjurus menjadi over-sentralisasi menjadi salah satu ciri Orde Baru. Dengan itu kekuatan suatu bangsa mendapat terjemahan yang keliru menjadi semakin kuat pusat semakin kuat bangsa.
Dalam buku ini di bahas mengenai Pengertian Negara kesatuan Republik Indonesia secara Substantif dan Historis; Pengertian, dasar hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah terhadap otonomi daerah; sumber keuangan daerah dan khusus untuk otonomi daerah; Pelaksanaan otonomi daerah; dan beberapa contoh penerapannya.