tujuan dari simposium ini adalahmelakukan sosialisasi bahwa pengetahuan tradisional adalah asset tak nyata yang perlu diinventarisir dan dilindungi baik sebagai modal maupun untuk mencegah atau menuntut pengguguran pengakuan hak oleh pihak luar negeri dan menyadarkan bahwa pengetahuan tradisional dapat berkontribusi sebagai pendapatan asli daerah serta melakukan curah pikir untuk pemberdayaan d…
Tulisan ini bermaksud memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pda tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama ini…
Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasara …
Kamus hukum dan glosarium otonomi daerah ketiga yang berisi lebih dari 900 terminologi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dari definisi-definisi teknis yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Secara teoritik, para pakar telah menyepakati bahwa dalam teori dan praktek ilmu administrasi negara maka paradigma dikotomi politik dan administrasi negara sudah tidak diterapkan lagi, sehingga fungsi dan peranan administrasi negara tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan serta pengawasan dan penilaian hasil-hasil kebijakan, tetapi mencakup pula tentang perumusan dan penentuan kebijak…
Buku ini di lengkapi dengan contoh-contoh pelaporan TIPIKOR yang riil di lapangan serta press relis sebagai power publik pembongkaran kejahatan Korupsi. Juga di lampiri undang-undang TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 dan UU, No, 20 Tahun 2001 sebagai acuan dalam rangka mencari unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan pasal pelanggaran yang terjadi. Untuk merangsang masyarakat, tak lupa disertakan P…
Dalam terminologi administrasi negar, good governance ini paradigma baru manajemen pemerintahan yang merupakan paradigma baru manajemen pemerintahan, yang melibatkan domain yaitu negaa/ pemerintahan, swasta, dan masyarakat.
Bahwa untuk mencapai, atau paling tidak mendekati pencapaian tujuan hakiki dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada umumnya dan kebijakan otonomi daerah, pada khususnya, maka para penyelenggara pemerintahan daerah itu sendiri dituntut untuk mampu merumuskan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan tepat guna. Satu diantara prasyarat bagi terciptanya kebijakan yang berkualit…
pendapatan daerah dan anaggaran daerah merupakan unsur sangat penting dalam penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah,oleh karna itu harus di kelola secara efektif.
Dalam rangka penyetaraan pembiayaan dan proses penganggaran pilkada serentak, penghematan anggaran, penegasan kehadiran negara dalam memfasilitasi pemilihan kepala daerah penegasan line pemimpin daerah dengan pemerintah dengan tetap berlandaskan kepada pemilihan demokratis di daerah serta menghindari kemungkinan politisasi anggaran oleh petahana melalui instrumen APBD maka pembiayaan pilkada s…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography