/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 140" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%daerah%" ]
Buku ini bermaksud menjelaskan perkembangan fungsi Kepala Daerah sejak zaman Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan hingga berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Buku ini membahas pula pengawasan terhadap keputusan kepala daerah dan peraturan daerah beserta pendapatan daerah dan peraturan daerah
Buku ini mencoba menawarkan berbagai strategi penyelenggaraan otonomi daerah yang layak dicermati dan akan memperkaya pemahaman serta daya kritik kita terhadap kebijakan yang sangat strategis.
Jarak yang memisahkan data dan seonggok sampah hanya seutas rambut dibelah tujuh. Pemecahan hanya mungkin dalam analisis dan penerbitan. Karena itu, ketika Kompas dalam suatu rapat evaluasi dan perencanaan yang berlangsung pada akhit tahun 2000 memutuskan untuk mengangkat seluruh database potensi daerah kabupaten dan kota menjadi satu rubrik khusus harian kompas, maka keputusan ini bukan saja t…
Sentralisasi yang malah menjurus menjadi over-sentralisasi menjadi salah satu ciri Orde Baru. Dengan itu kekuatan suatu bangsa mendapat terjemahan yang keliru menjadi semakin kuat pusat semakin kuat bangsa.
Dalam buku ini di bahas mengenai Pengertian Negara kesatuan Republik Indonesia secara Substantif dan Historis; Pengertian, dasar hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah terhadap otonomi daerah; sumber keuangan daerah dan khusus untuk otonomi daerah; Pelaksanaan otonomi daerah; dan beberapa contoh penerapannya.
Buku ini sangat relevan dan menarik karena mengulas perkembangan, kondisi, dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di Indonesia yang saat ini sedang melakukan uji coba pelaksanaan otonomi dengan titik berat pada Dati II.
Buku ini terdiri dari 1.Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Sebuah tinjauan umum 2.Pajak Daerah: Kemungkinan untuk pembaharuan 3.Sumber penerimaan daerah: Retribusi dan laba Badan Usaha Milik Daerah 4.Pajak Tanah dan Bangunan 5.Administrasi Penerimaan Daerah 6.Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia 7.Pengeluaran Pembangunan pemerintah daerah yang dibiayai dengan dana Pemerintah …
Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pemerintah daerah, mulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan perubahan-perubahan tersebut, dibuktikan bahwa pembe…
Buku ini dirancang dengan kajian teori, studi empiris, maupun ilmiah populer. Fokus penyajiannya adalah pada sejauh mana otda menimbulkan perubahan-perubahan penting di daerah, bagaimana menyusun perencanaan pembangunan daerah, memilih strategi yang tepat, dan menangkap peluang bisnis di daerah.
Dalam buku ini diketengahka mengenai konsep atau teori ringkas mengenai peran pemerintah dalam perekonomian dan sistem anggaran termasuk pengaruh pengeluaran negara, diikuti oleh ketentuan negara berdasarkan UU no. 17/2004 yang meliputi ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah, penyusunan dan penetapan APBN/APBD.