/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 150" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Indonesia%" ]
Kamus ini merupakan pendamping Kamus Besar bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud RI. Kamus ini memuat kosakata umum bahasa Indonesia dan istilah-istilah ilmiah dari berbagai bidang studi. Untuk memperjelas arti lema dan sublema, disajikan contoh-contoh berupa kalimat atau frasa. Kamus ini disusun menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa…
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kamus ekabahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kamus ini menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku, karena kamus ini merupakan kamus bahasa Indonesia terlengkap dan yang paling akurat yang pernah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki hak paten dari pemerintah Repu…
Nusantara merupakan salah satu deskripsi sejarah Indonesia yang ditulis secara mendalam namun populer. Kendati buku ini terbit pertama pada 1943, banyak hal-hal yang disampaikan oleh Vlekke aktual sampai abad ke-21. Berbeda dengan buku sejarah selebihnya, Vlekke menampilkan proses sejarah Indonesia tanpa terlalu memusatkan proses pada perluasan kolonialisasi. Dalam buku ini Vlekke misalnya m…
Buku ini merupakan suatu pengantar untuk mengembangkan suatu pedagogik dalam perspektif baru. Di dalam buku ini penulis mengemukakan pedagogik yang bertitik tolak dari pandangan bahwa perubahan sosial (social change) mempengaruhi proses pendidikan dan sebaliknya, perubahan sosial disebabkan oleh kreativitas dari manusia sendiri. Buku ini disusun dalam tiga bagian. Bagian pertama, tentang per…
Buku ini menjelaskan kepada anda hakekat substansial dari negara dan pemerintah (pengurus atau pengelola negara itu). Anda juga akan memahami secara mendasar apa itu demokrasi dan good governance. Daftar Isi 1. Negara 2. Pemerintah (pengurus, pengelola, pelayan, abdi) 3. Administrasi negara: tahap dan prinsip 4. Demokrasi (dan good governance) 5. Pembangunan dan pelayanan 6. Birokrasi …
Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya monopoli segelintir pihak. Kita semua berkepentingan dengan persoalan ini. Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan syarat-syarat dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mereka bentuk. Legislatif daerah ingin mengetahui bagaimana sikap yang tepat dalam hal berkem…
"Timur adalah Timur, dan Barat adalah Barat, dan yang kembar tidak pernah harus bertemu." Penyataan ini dapat sebagiannya benar karena perbedaan beberapa orientasi antara Timur dan Barat. Akan tetapi, paling tidak, ada titik tempat keduanya bertemu dan saling berpartisipasi. Titik itu ada disebabkan karena mereka menghadapi situasi mendasar manusia yang sama dan mungkin juga pencarian akhir y…
BAB I. HUKUM KEKELUARGAAN ADAT II. HUKUM PERKAWINAN ADAT III. HUKUM WARIS ADAT IV. HUKUM PIDANA ADAT V. HUKUM ADAT TATA NEGARA VI. HUKUM ACARA ADAT VII. HUKUM TANAH ADAT VIII. MENINJAU KEMUNGKINAN TIMBULNYA ASAS BILATERAL DI INDONESIA