/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 150" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Negara%" ]
Salah satu bentuk diskriminasi adalah penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang utamanya ditujukan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanya…
Administrasi dapat dipelajari sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan rasional guna mencapai tujuan tertentu
Kebijaksanaan pembangunan kota pertama-tama harus diarahkan pada "perluasan horizon", bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan ekonomi penduduk kotanya, yang akhirnya akan merupakan garis-garis perwujudan terintegrasikannya perencanaan dalam ketenagakerjaan, penggunaan tanah, pelayanan umum, maupun pada segi-segi pembiayaan pembangunannya sendiri.
Buku ini memberikan gambaran tentang masalah-masalah kepegawaian pemerintah negara Indonesia yang komprehensif dan mencakup seluruh sumber daya manusia pegawai Republik Indonesia.
Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintah yang sebelumnya berkembang adalah govermment sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari govermment ke arah governance, yang menekankan pada kolaborasi dal…
Bagi ilmuwan kebijakan publik, buku ini tidak saja menarik, penting, namun juga menantang untuk dicermati..... "Dr. Andi A. Mallarangeng, MA"
A. Makmur Makka - Personal Name Buku ini diterbitkan tidak hanya untuk memberikan suatu cerita yang menarik tentang seseorang tetapi menuntun kita untuk mengenal seorang tokoh nasional dengan melihat serentang kehidupannya yang nyata dari apa yang diungkapkan oleh berbagai orang pada suatu kurun waktu tertentu, suasana dan tempat yang berbeda.
Perbaikan kinerja organisasi pemerintah merupakan sesuatu yang harus terus menerus dilakukan. Birokrasi pemerintah yang dinilai inefisiensi, sering terjadi penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme harus dicarikan jalan keluar agar tidak terus berkembang. Berbagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa terus menerus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk…
Sejarah kini menoleh kepadanya. Bertarung selama 40 tahun, bukan hanya menunjukan keyakinan yang berakar, tetapi juga membuktikan kemampuan yang luar biasa. Itulah dia Arafat, pria 60 tahun yang hampir seluruh usianya setelah dewasa dibaktikan untuk bertempur bagi sebuah nama: Palestina. Tak ayal lagi, telah menjadi mitos bahwa Arafat identik dengan Palestina, atau sebaliknya, Palestina identik…
Kearsipan mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi serta alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka melaksanakan segala kegiatan-kegiatan, baik pada kantor-kantor Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi. Dalam proses penyajian informasi agar pimpinan dapat membuat keputusan dan merencanakan kebijakan, maka harus ada sistem dan prosedur kerja…