/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 150" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintah%" ]
Penerbitan buku ajar (textbook) ini dimaksudkan dalam rangka menunjang materi pokok mata kuliah organisasi dan manajemen. Mengingat luasnya cakupan materi ilmu organisasi dan manajemen, maka yang dibahas secara kapita selekta saja. Mahasiswa dianjurkan mendalami ilmu tersebut melalui literatur lain terutama buku-buku yang tercantum pada daftar pustaka. Penyajian materi dalam buku ajar ini d…
Good Corporate Governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (principal/investor) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan Good Corporate Governance, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (agent) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance memberikan manf…
Betapa pentyingnya sistem pemerintahan suatu negara, hal itu lebih nyata lagi dengan dicantumkannya "Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia" dalam penjelasan UUD 1945 oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945. Hasrat para pembaca untuk memiliki buku ini telah mendorong penulisnya untuk lebih melengkapi dan menyempurnakannya dengan bahan-bahan yang up to date,…
Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah harus diwarnai dengan proses belajar untuk saling mempertanggungjawabkan tidak sekedar tindakan-tindakan tetapi juga sikap dan pola pikir, prinsip, janji langsung akibat-akibat yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung, baik masa lalu, masa kini maupun dimasa depan. Siapa yang bertanggung jawab?; Apa yang dipertanggung-jawabkan?; Men…
Buku ini mampu merangkai kembali bebagai perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas. Lebih dari itu, buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, mulai dari aspek pemerintah daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah,…
Buku ini memuat tentang pencabutan hak atas tanah di mana dalam era pembangunan sering dilaksanakannya dan kadang-kadang menimbulkan perselisihan antara pemilik tanah yang haknya akan dicabut dengan pemerintahan yang wenang untuk melaksanakan.
Sekelumit tulisan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditinjau dari pendekatan normatif ini, dimaksudkan untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama tercapainya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.
Buku ini merupakan pegangan bagi para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya fakultas ilmu sosial jurusan administrasi negara dan jurusan ilmu pemerintahan. Dalam edisi revisi kali ini muatannya disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam stuktur pemerintahan desa dan pencabutan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa yang digantikan dengan UU No 22 Tahun 1999.
Buku ini merupakan pegangan bagi para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, di samping dapat pula dimanfaatkan oleh para mahasiswa di dalam melakukan Kuliah Kerja Nyata, serta pejabat pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam mekanisme pemerintah desa khususnya.
Orang berbicara tentang desentralisasi sebagai ketentuan, jikalau pekerjaan penguasa dari penguasa negara dilimpahkan kepada persekutian-persekutuan yang berpemerintahan sendiri. Dekonsentrasi dengan demikian disebut bagi pelimpahan yang sama dari pejabat-pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat yang lebih rendah dari suatu persekutuan yang sama.