/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 150" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%hukum%" ]
Hukum administrasi negara ialah hukum materiil tetapi diakui bahwa di antara peraturan-peraturan hukum administrasi negara itu ada juga yang merupakan hukum acara.
Buku ini membahas tentang sejarah perkembangan administrasi negara; fungsi administrasi negara; perbuatan administrasi negara; syarat-syarat untuk pembentukan suatu ketetapan; peradilan administrasi
Dalam buku Dasar-dasar hukum administrasi negaraini diuraikan: pengertian dari hukum administrasi negara; kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan cabang-cabang ilmu hukum yang lain; sumber-sumber hukum administrasi negara dan kodifikasi serta perbuatan-perbuatan nyata dari administrasi negara.
Buku ini memberikan pokok-pokok pengertian dan cakupan dari Hukum Administrasi Negara (yang amat luas dan selalu berkembang) kepada mereka yang sedang dan akan belajar bidang ilmu ini.
Buku ini memuat tentang pencabutan hak atas tanah di mana dalam era pembangunan sering dilaksanakannya dan kadang-kadang menimbulkan perselisihan antara pemilik tanah yang haknya akan dicabut dengan pemerintahan yang wenang untuk melaksanakan.
Sistem ketatanegaraan yang kaku (rigid) merupakan ketertutupan politik pemerintah terhadap kontrol masyarakat, namun membuka peluang untuk intervensi politik dalam setiap aktivitas pemerintahan negara yang mengabstraksikan ruang publik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Buku ini ditulis utnuk memberikan pengertian, peranan dan fungsi hukum internasional dalam era dinamika global dewasa ini, yang kiranya berguna bagi para mahasiswa, pejabat, peminat dan pengamat masalah-masalah aktual hukum internasional.
Buku ini menyampaikan pembahasan mengenai hukum diplomatik dan dimaksudkan sebagai suatu pengantar dalam pengetahuan yang sampai saat ini masih langka ditulis.
Buku ini memuat pembahasan tentang obyek hukum tata usaha negara, bentuk-bentuk hukum dari tindakan pemerintahan, dasar-dasar umum untuk pemerintahan yang baik.
Buku ini merupakan rekonstruksi naskah yang memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tibjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan.