/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 160" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintah%" ]
Betapa pentyingnya sistem pemerintahan suatu negara, hal itu lebih nyata lagi dengan dicantumkannya "Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia" dalam penjelasan UUD 1945 oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945. Hasrat para pembaca untuk memiliki buku ini telah mendorong penulisnya untuk lebih melengkapi dan menyempurnakannya dengan bahan-bahan yang up to date,…
Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah harus diwarnai dengan proses belajar untuk saling mempertanggungjawabkan tidak sekedar tindakan-tindakan tetapi juga sikap dan pola pikir, prinsip, janji langsung akibat-akibat yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung, baik masa lalu, masa kini maupun dimasa depan. Siapa yang bertanggung jawab?; Apa yang dipertanggung-jawabkan?; Men…
Buku ini mampu merangkai kembali bebagai perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas. Lebih dari itu, buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, mulai dari aspek pemerintah daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah,…
Buku ini memuat tentang pencabutan hak atas tanah di mana dalam era pembangunan sering dilaksanakannya dan kadang-kadang menimbulkan perselisihan antara pemilik tanah yang haknya akan dicabut dengan pemerintahan yang wenang untuk melaksanakan.
Sekelumit tulisan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditinjau dari pendekatan normatif ini, dimaksudkan untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama tercapainya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.
Buku ini merupakan pegangan bagi para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya fakultas ilmu sosial jurusan administrasi negara dan jurusan ilmu pemerintahan. Dalam edisi revisi kali ini muatannya disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam stuktur pemerintahan desa dan pencabutan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa yang digantikan dengan UU No 22 Tahun 1999.
Buku ini merupakan pegangan bagi para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, di samping dapat pula dimanfaatkan oleh para mahasiswa di dalam melakukan Kuliah Kerja Nyata, serta pejabat pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam mekanisme pemerintah desa khususnya.
Orang berbicara tentang desentralisasi sebagai ketentuan, jikalau pekerjaan penguasa dari penguasa negara dilimpahkan kepada persekutian-persekutuan yang berpemerintahan sendiri. Dekonsentrasi dengan demikian disebut bagi pelimpahan yang sama dari pejabat-pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat yang lebih rendah dari suatu persekutuan yang sama.
Tahun 2003 telah lewat begitu saja di negeri ini. Tanpa banyak orang yang menyadari bahwa tahun 2003 itu merupakan tahun peringatan 'genap 100 tahun upaya pelaksanaan desentralisasi di Indonesia'. Banyak orang yang tidak menyadari arti penting tahun 2003 terhadap hal itu. Hal ini menandakan bahwa batapapun marak dan hangatnya perbincangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, …
Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur peemerintah. Masyarakat memberikan label negatif kepada aparatur pemerintah, seperti mutu pelayanan rendah; prosedur kerja yang lamban dan berbelit-belit; sering menyalahgunakan wewenang; serta penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seperti umumnya sistem manajemen maka manajemen pemerin…