Kerja Sama Indonesia - Malaysia dalam pengelolaan perbatasan di Kalimantan

Sebagai dua negara yang bertetangga dekat, Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak perbatasan, baik darat maupun laut. Sebagai konsekuensinya, kedua Negara menghadapi berbagai masalah perbatasan yang perlu dikelola secara benar. Masalah utama yang dihadapi adalah perdagangan ilegal yang dampaknya merugikan Indonesia secara ekonomi, sosial, maupun keamanan. Penelitian yang dilakukan di Entikong …

Hukum dasar geopolitik dan geostrategi dalam kerangka keutuhan NKRI ( Dilengk…

Wawasan Nusantara merupakan penjabaran unsur atau konsepsi yang terdapat dalam geopolitik. Akan tetapi ia juga disebut geopolitik apabila ditinjau dari tataran pemikiran konsepsi yang berlaku di Indonesia, yaitu prasyarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang tertuang dalam Pancasila. Prasyarat ini tentu memanfaatkan ruang di dalam membentuk persatuan dan kesatuan.

Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi

Edition

Cetakan I

ISBN/ISSN

978-602-17738-3-3

Collation

xii+202 hlm.; 14.5 x 20.5 cm

Series Title

-

Call Number

320.3 RAN w

Komunikasi politik dan otonomi daerah : Tinjauan terhadap dinamik politik dan…

Komunikasi politik merupakan faktor yang esensial sebagai salah satu pendukung pembangunan. Semua kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan elite lainnya dalam kekuasaan negara, tidak bisa lepas dari komunikasi politik. Namun yang menjadi persoalan, tidak semua individu, kelompok ataupun entitas lain dalam kehidupan bernegara peduli terhadap pola komunikasi yang dilakukan di suatu kom…

Asal mula negara

Asal mula negara itu merupakan satu rangkaian dari 3 persoalan. Malahan benar atau tidaknya penentuan dari asal-mula negara itu, ditetapkan oleh 2 soal yang lainnya itu. Maka untuk membuktikannya, bahwa pendapat itu benar, harus ditentukan pula tempat asal mula negara itu lahir dan saat asal mula negara itu.

Citizenship in Indonesia: perjuangan atas hak, identitas, dan partisipasi

Kewarganegaraan hadir kembali di Indonesia. Orde Baru berupaya sebaik mungkin untuk mengebiri konsep ini dengan menggambarkannya semata sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Namun, demokrasi membuat orang awam menyadari bahwa mereka pun memiliki hak. Dalam buku ini, kami tidak akan melakukan 'pendidikan kewarganegaraan'. Alih-alih, kami ingin melihat bagaimana orang Indonesia biasa memprakti…

Politik kota dan hak warga kota: masalah keseharian kota kita

Buku ini adalah sekumpulan rekam jejak tulisan kristis menganai politik dan tata kota Jakarta. Para arsitek, ahli bidang tata kota, cendekiawan dari bidang teknik, hingga sejarawan, budayawan, dan seniman turut andil dalam menuliskan pikiran mereka dalam buku ini. Buku ini menampilkan bagaimana politik, undang-undang, dan tata kota saling bekerja untuk membangun wajah ibukota dan mengatasi masa…

Organisasi internasional

Buku ini berjudul Organisasi internasional, tidak berarti bahwa isinya akan membahas Organisasi internasional secara khusus, melainkan menitikberatkan pada badan PBB sebagai organisasii internasional yang besar dan paling modern dalam sejaran hubungan antarnegara selama ini.

Peraturan perundangan terbaru tentang partai politik : undang undang nomor 2 …

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang salah satunya diwujudkan dengan adanya partai politik (parpol). Belakangan ini suasana perpolitikan di dalam negri mulai menghangat terkait perhelatan pemilu 2014, apalagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 T…

Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi

Buku ini buku pertama yang secara sistematis menguraikan kebebasan berserikat, partai politik dan pembubaran partai politik di berbagi negara dan kasus-kasus pembubaran partai politik di Indonesia sejak zaman Belanda sampai era reformasi sekarang ini.