/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 170" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%daerah%" ]
Terdapat empat prinsip pelayanan publik yang harus diperoleh masyarakat yakni better, cheaper, faster dan simpler.Sayangnya prinsip-prinsip tersebut belum terlihat dalam potret pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia.
Sejalan dengan gelombang Otonomi Daerah, telah terjadi perubahan signifikan dalam hal peran yang harus dimainkan oleh para pemangku jabatan di daerah. Sejalan dengan cita-cita reformasi, kita memiliki harapan besar akan berjalan mulus otonomi. Buku ini merupakan referensi penting bagi praktek kepemimpinan di Daerah baik sebagai Gubernur, Bupati/Walikota, maupun sebagai Kepala Dinas/Badan di tin…
Tujuan pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistemik, bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan melibatkan peranserta seluruh elemen warga bangsa diamksud.
Buku ini membahas tentang persoalan masalah penduduk menurut daerah, dan masalah otonomi menurut daerah. Dan buku ini terdiri dari beberapa tabel yaitu: Tabel 1 : Tingkat pendidikan, jumlah, dan kepadatan penduduk menurut daerah Tabel 2 : Target dan realisasi APBD serta sumbangan PAD terhadap realisasi APBD menurut daerah Tabel 3 : Jumlah penduduk, PDRB, dan pendapatan per kapita menurut da…
Orang-orang desa oleh karenanya harus merebut kembali arena politiknya, tempat rakyat bersaing secara sehat untuk berkuasa dan menelusuri hidupnya sesuai dengan jalan yang dipilhnya. Kalau ini terjadi, pengaruhnya bukan hanya pada pedesaan. Apabila warga masyarakat hanya terdiri dari para intelektual dari UI, UGM atau ITB, sesungguhnya itu adalah warga masyarakat yang payah.
Buku ini hadir untuk membahas interaksi antara kedua aspek tersebut diatas sekaligus untuk memperkaya literatur tentang politik lokal dan otonomi daerah. Buku ini tidak hanya mampu menjadi referansi utama bagi mahasiswa Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Publik, Pendidikan Kewarganegaraan, Sosiologi dan lainnya; tetapi juga bermanfaat bagi mahasiswa disemua level tingkatan S1,S2…
Seluruh kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan pemerintahan di Daerah disebut Administrasi Pemerintahan Daerah, kegiatan atau proses mana bersumber pada wewenang hukum yang diberikan oleh keseluruhan pranata daerah atau tata Pemerintahan di Daerah dan penerapan berbagai prinsip serta perilaku seperti yang telah dikemukakan di atas.
Buku ini secara kritis dan tajam mengulas berbagai persoalan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah.
Buku ini mampu merangkai kembali bebagai perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas. Lebih dari itu, buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, mulai dari aspek pemerintah daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah,…
Membina dan mengembangkan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Indonesia.