/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 180" ]
Bind Value ⚒️: []
Pengelolaan sampah plastik di daerah merupakan isu kompleks yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya produksi dan konsumsi plastik. Dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah turut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah plastik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan problematika pengelolaan sampah plastik di daerah secara mendal…
Saat ini pengelolaan desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Pertmerintah Nomor 47 Tahun 2015. Pengelolaan desa dilaksanakan oich 2 (dua) kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi pemerintahan desa serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang khu…
Pengembangan ekonomi kreatif di kota dinilai menjadi magnet dalam pengembangan ekonomi perkotaan sekaligus sebagai penggerak pengembangan wilayah sekitar perkotaan. Sebagai contoh pengembangan ekonomi perkotaan yaitu dengan adanya ekonomi kreatif membuka lapangan pekerjaan baru dan otomatis meningkatkan angka tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Sementara implikasi yang lebih pos…
Tujuan penyusunan naskah/dokumen Kirstranas ini adalah menggambarkan mengenai trend (kecenderungan) perkembangan kondisi kehidupan nasional aspek politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya tahun 2018 dalam lingkup global, regional, dan nasional, yang berpeluang (diperkirakan) berpengaruh signifikan terhadap kondisi kehidupan nasional pada tahun 2019. Penyusunan naskah/dokumen ini meng…
Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam penanganan prabencana selama ini, mengidentifikasi/mendeskripsikan peran setiap pemangku kepentingan dalam penanganan prabencana selama ini, mengidentifikasi/mendeskripsikan kendala pelaksanaan peran pemangku kepentingan dalam penanganan prabencana selama ini, dan menurumuskan kebijakan yang mengefektifkan pelaksanaan peran pe…
Selama ini, Pemerintah Aceh mengelola Dana Otsus Aceh belum efektif. Hal tersebut tergambarkan pada data pembangunan yang dilansir BPS dan konklusi studi terdahulu. Deskripsi dari kedua data tersebut menyatakan bahwa inefektivitas telah terjadi dalam Pengelolaan Dana Otsus Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan deskriptif, kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan m…
Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan bahwa sejak tahun 2015, setiap entitas pelaporan keuangan, baik pemerintah maupun pemerintah daerah, wajib melaksanakan SAP berbasis Akrual dalam pelaporan keuangan. Namun dalam penggunaannya masih terdapat permasalahan maupun kendala, yang secara tidak langsung berpengaruh kepada opini BPK terhad…
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2008. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut maka bentuk dan isi laporan pertanggungjawab…
Konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU merupakan tanggungjawab pemerintah, pemda, badan usaha dan masyaakat. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama unsolicited project di indonesia adalah belum ada regulasi yang jelas mengatur terkait hal ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU dan merumuskan r…
Kementerian Dalam Negeri sebagai koonfinstor pembinaan dan pengawasan umum dari penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah Dalam perkamhangannya, beberapa kebijakan dinyatakan belan optimal. Salah satunya terkait kebijakan penerapan efisiensi energi dalam pengelolaan PU di daerah Berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pomeruntahan Daerah, PJU encrupakan bagian dari urus…