/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 180" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%daerah%" ]
Buku Otonomi daerah di Indonesia masa reformasi: antara ilusi dan fakta mencoba mengulas perjalanan desentralisasi di Indonesia setelah tumbangnya rejim orde baru. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh IPCOS bersama mitra kerjanya di lima provinsi.
Salah satu penyebab terbesar kegagalan Indonesia dalam mempertahankan pembangunan adalah pengelolaan pemerintahan yanng sentralistik. Tatkala organisasi-organisasi raksasa di seluruh dunia, baik itu organisasi pemerintahan maupun bisnis, mulai memasuki era desentralisasi, Republik Indonesia di Era Orde Baru masih asyik dengan pola sentralisasinya.
Sebagai pilar utama, birokrasi di suatu negara berfungsi sebagai penggerak roda organisasi negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya harus saling melengkapi dan saling mengisi. Untuk itu, birokrasi dituntut mampu mengemban misi, menjalankan misi dan melaksanakan semua aktifitas yang menjadi tanggungjawabnya.
Buku ini merupakan pegangan bagi para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya fakultas ilmu sosial jurusan administrasi negara dan jurusan ilmu pemerintahan. Dalam edisi revisi kali ini muatannya disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam stuktur pemerintahan desa dan pencabutan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa yang digantikan dengan UU No 22 Tahun 1999.
Masalah ketidakadilan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan daerah hingga saat ini tetap menjadi persoalan yang memicu disintegrasi bangsa, masalah utamanya adalah pemerintah pusat masih terus bermental priyayi, mau dipertuan terus, tetap tidak ingin membangun persepsi bahwa pemerintah daerah adalah mitra kerja yang terikat bukan karena paksaan dan syarat-syarat abnormal, kewibawaan yang di…
Orang berbicara tentang desentralisasi sebagai ketentuan, jikalau pekerjaan penguasa dari penguasa negara dilimpahkan kepada persekutian-persekutuan yang berpemerintahan sendiri. Dekonsentrasi dengan demikian disebut bagi pelimpahan yang sama dari pejabat-pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat yang lebih rendah dari suatu persekutuan yang sama.
Buku ini adalah merupakan himpunan dari kulliah-kulliah dan bahan-bahan yang penulis gunakan dalam pembahasan terhadap beberapa makalah yang disajikan dalam forum Seminar 2 hari tentang Otonomi Daerah tersebut.
Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, bermaksud menyeragamkan bentuk susunan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, namun mengingat hak-hak asal-usul daerah masih dimungkinkan bagi daerah-daerah tertentu diberikan kekhususan dengan sebutan Daerah Istimewa. Dewasa ini di Tanah Air kita terdapat dua Daerah Istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh da…
Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. H…
Seluruh isi buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang-surut politik yang kadang-kadamng bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik, Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti ini merupakan bentuk eksperimen Indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara-bangsa modern.