Buku ini dirancang dengan kajian teori, studi empiris, maupun ilmiah populer. Fokus penyajiannya adalah pada sejauh mana otda menimbulkan perubahan-perubahan penting di daerah, bagaimana menyusun perencanaan pembangunan daerah, memilih strategi yang tepat, dan menangkap peluang bisnis di daerah.
Dalam buku ini diketengahka mengenai konsep atau teori ringkas mengenai peran pemerintah dalam perekonomian dan sistem anggaran termasuk pengaruh pengeluaran negara, diikuti oleh ketentuan negara berdasarkan UU no. 17/2004 yang meliputi ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah, penyusunan dan penetapan APBN/APBD.
KIranya buku ini dapat memotivasi kepada penggerak SKPD untuk bekerja secara terarah dalam organisasi pemerintah Kabupaten Jayapura menuju pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan bersama
Paradigma pengelolaan keuangan daerah menuntut akuntabilitas dan transparansi yang semakin besar dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan.
Tulisan Kerja sama antar daerah: dalam rangka pembinaan wilayah suatu tinjauan dari segi administrasi negara merupakan hasil pengolahan kembali naskah-naskah yang telah dipersiapkan untuk keperluan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daeerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Sebagaimana telah sama-sama diketahui bahwa Departemen Dalam Negeri sedang berusaha me…
Buku ini merupakan kumpulan makalah yang tersebar diberbagai seminar yang membahas tentang paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintahan dari tingkat pusat sampai kecamatan. Termasuk didalamnya tentang kajian mengenai Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa.
Buku ini selain menguraikan tentang pengertian-pengertian pokok dan perkembangan desentralisasi di Indonesia, juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah.
Pemerintah daerah (Local Government) adalah bagian tak terpisahkan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Buku ini merupakan adaptasi dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK-BI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UNPAD, yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah mengenai potensi daya saing masing-masing daerah.
Role of Sultan Hamengku Buwono IX, the Sultan of Yogyakarta, in the Indonesian independence struggle. Sejak Yogyakarta menjadi ibukota RI pada 4 Januari 1946, peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX sangat menonjol, terutama pasca Agresi Militer Belanda jilid II. Ketika para pemimpin RI ditawan oleh Belanda, Republik di Yogyakarta tidak serta merta kehilangan sosok figur yang berwibawa. Jika da…