Buku yang bermanfaat bagi para pemangku pemerintahan di daerah, juga bagi para anggota dewan perwakilan rakyat di kabupaten kota dan provinsi. Mengapa? Karena buku ini membahas mulai dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan di daerah sampai dengan pelaporan rencana kerja anggaran bahkan dibahas juga simulasi reviu-nya.
Paradigma pengelolaan keuangan daerah menuntut akuntabilitas dan transparansi yang semakin besar dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan.
Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai dengan pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 kementerian Negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan eval…
Buku ini merupakan rekonstruksi naskah yang memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tibjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan.
Buku anggaran perusahaan 2 ini menekankan pada teknik-teknik antara lain: 1. Variabel Budget 2. Penganggaran Kas Jangka Pendek 3. Penganggaran Kas Jangka Panjang 4. Analisa Break Even
Keterbukaan informasi merupakan fenomena global yang telah dikenal hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Hal itu tertuang dalam pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi…
Buku ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu Manajemen Pembangunan dan Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri dalam berbagai perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia
Buku ini telah diperkaya dengan berbagai peraturan terbaru yang berhubungan dengan otonomi dan pengelolaan keuangan daerah, antara lain UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, UU No. 25/2004, UU No. 32/2004, UU No. 33/2004, dan berbagai perangkat peraturan lain dibawahnya, termasuk PP No. 24/2005. Secara sistematis, buku ini menyajikan hal-hal berikut: Pengantar konsep manajemen dan penganggaran Pen…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography