Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri seperti seorang bayi yang selalu menginginkan pelayanan dari seorang ibu. Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara juga membutuhkan pelayanan dari pemerintah atau birokrat sebagai pengendali kekuasaan yang dinamakan pelayanan publik (publik services). Dengan kebijakan-kebi…
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya. …
Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam dinamika perjalanan penyelenggaraan pemerintahan. Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan …
New Public Service (NPS) sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administrator negara/daerah. Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan (shared interests) warga negara melalui pelayanan publik. Berbagai riset, penelitian, ide, gagasan dan kajian tenta…
Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi negara Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu kebijakan pendataan yang dibuat pemerintah untuk memberikan perlindungan penduduk berstatus anak agar dapat mengakses pelayanan publik Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan KIA dan mengetahui hambatannya dalam fungsi pendat…
Program Prioritas Nasional (PPN) 2017 merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional, salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu fokus utama PPN 2017 adalah reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya adalah penyederhanaan dan percepatan proses perizinan. Dalam konteks ini, pemerintah melihat pentingnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan efisie…
Perekayasaan program prioritas nasional replikasi model hasil bidang pelayanan perizinan bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan berusaha di Indonesia. Penelitian ini menganalisis tahapan-tahapan perekayasaan yang dilakukan, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga implementasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perekayasaan yang kritis meliputi: (…
Ditjen kependudukan dan pencatatan sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri mengembangkan inovasi identitas digital yang diberi nama Digital-ID. Aplikasi Digital-ID akan membawa manfaat yang besar karena akan mempengaruhi banyak areu pembangunan. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan terutama aspek teknologi, SDM ketersediaan jaringan, literasi digital dan infrastruktur pendukung d…
Sejak 2019, Kemendagri mengembangkan aplikasi SIAK Terpusat sebagai penyempurnaan SIAK Terdistribusi yang belum mampu menghasilkan data berkualitas dan diandalkan Tujuan implementasi SIAK terpusat salah satunya adalah agar tercapai pelayanan yang sesuai Grand Strategi Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakat Implementasi SIAK Terpusat akan mengandalkan SDM TIK sebagai brainware yang professional…