/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintahan Daerah%" ]
Menindaklanjuti amanat Pasal 360 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka memberikan masukan pengaturan tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus yang dapat menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan khusus. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Mengetahui permasalahan yang terindentifikasi dari kewenangan da…
Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pem…
Bahwa untuk mencapai, atau paling tidak mendekati pencapaian tujuan hakiki dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada umumnya dan kebijakan otonomi daerah, pada khususnya, maka para penyelenggara pemerintahan daerah itu sendiri dituntut untuk mampu merumuskan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan tepat guna. Satu diantara prasyarat bagi terciptanya kebijakan yang berkualit…
Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah; substansi hukum pemerintahan daerah; mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daeerah; kebijakan politik dalam otonomi daerah; serta pemilihan kepala daeerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.
Pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan sendiri urusannya yang berada di daerah. Hal ini menyebabkan segala urusan pemerintah pusat diserahkan pada daerah. Dalam melaksanakan tugas ini, pemerintah daerah mendasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan dimungkinkan pula untuk tugas perbantuan (medebewin). Apa dan bagaimana? Bagaimana pula perangkat daerah menurut UU No.5 Tahun…
Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …
Model-model Penilaian Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan, Akhir Tahun, dan Lapoan Pelaksanaan APBD. - Kinerja Pemerintah Daerah - Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah - Penilaian Dprd Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah) - Model Penilaian Kinerja - Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah - Mode…
erhatian terhadap desentralisasi fiskal sudah sedemikian mengglobal. Di satu sisi, desentralisasi fiskal bagi negara berkembang bisa menjadi obat mujarab sebagai penyembuh segala macam penyakit dan persoalan ekonomi politik yang sedang dihadapi suatu negara, namun disisi lain juga berpotensi menjadi wabah penyakit menular baru yang menjadi tambahan atas beban berat yang sudah dipikul selama ini.
Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia: jilid 3 merupakan lanjutan yang berisi tentang pertumbuhan daerah khusus Ibukota Jakarta, Pertumbuhan provinsi daerah tingkat I Irian Barat, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Indonesia sejak 1959 sampai 1965.
Buku ini menyajikan perbandingan ringkas dan mudah diikuti antara sumber-sumber dan hasil guna keuangan untuk Pemerintah Daerah di tingkat negara bagian, provinsi, dan daerah, dengan tekanan pada pengalaman dan kebutuhan negara-negara sedang berkembang, tetapi juga membahas mengenai sumber keuangan daerah di Eropa dan Amerika Utara.