Buku ini, selain berisi catatan mengenai hibah dan bantuan sosial juga dilengkapi dengan berbagai regulasi yang berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2…
Gerakan reformasi birokrasi di Indonesia harus terus digulirkan dengan harapan pada tahun 2025 bisa tercipta pemerintahan yang berkelas dunia. Kota Tangerang bisa menjadi salah satu daerah percontohan dalam melaksanakan gerakan reformasi birokrasi.
Buku ini membahas pergulatan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai buah dari reformasi konstitusi (constitutional reform) 1999-2002. Perbedaan dengan karya lain yang memilih tema sejenis, buku ini memgemukakan perdebatan dan mengelaborasi sistem pemerintahan model “sistem sendiri” yang dihasilkan oleh …
Korupsi, kriminalitas, pelacuran radikalisme remaja dan lain-lainnya, adalah masalah sosial yang ditimbulkan oleh berbagai ketimpangan masyarakat. Para ahli menyebutnya sebagai Penyakit Masyarakat atau "Pathologi sosial". Pragnosa hanya dimungkinkian melalui pendekatan secara inter-disipliner terutama psikhologi, sosiologi bahkan politik. Dan buku ini berusaha mengambil keuntungan dari keti…
Buku ini menawarkan pemikiran sekaligus mengajak pembaca untuk memahami secara lebih jernih apa sebetulnya akar penyebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan social, di mana letak kekeliruan dan kesalahan yang terjadi, hingga program penanganan kemiskinan yang sepertinya selalu rawan bias alias tidak tepat sasaran. Buku ini juga pengalaman sekaligus tempat berkaca untuk menakar ulang semua yan…
Untuk melihat ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke pelesok desa. Di Ibu Kota Jakarta yang dipenuhi gedung-gedung megah bertingkat, kita banyak jumpai orang-orang miskin yang tinggal di bangunan tidak terawat dan kumuh. Pembangunan ekonomi yang tinggi cenderung hanya menjadikan sekelompok orang menjadi lebih kaya dan sejahtera, sementara yang lain ju…
Di era Orde Baru, kondisi kesejahteraan dan jaminan sosial sedikit membaik dibandingkan era sebelumnya. Kendati demikian, distribusi kesejahteraan yang seharusnya murni untuk kepentingan masyarakat, justru dijadikan alat politik oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan. “Pada masa ini ABRI dan PNS yang dianggap memiliki loyalitas tinggi adalah kelompok yang mendapatkan jaminan sosial,” t…
Pendekatan partisipatif dalam pembangunan sosial telah lama dikenal dan digunakan setelah pendekatan dari atas (top-down) yang dinilai tidak mampu mengembangkan masyarakat untuk berkembang mandiri dan memenuhi kualitas hidup yang diharapkan. Pendekatan bottom upselanjutnya juga mendorong berkembangnya partisipasi dan kerja sama multipihak dalam melaksanakan program pembangunan sosial. Bagaiman…
Buku ini mengurai situasi berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam rangka pelaksanaan dan upaya mensukseskan era otonomi daerah di Indonesia. Peran perempuan era otonomi di awal buku ini dipaparkan secara faktual tentang kemampuan memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan suatu hasrat jabatan politik di lembaganya. Bahkan kaum perempuan sendiri tampaknya masih berpikiran sempit, b…