Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu yangdimaksud dengan Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepe…
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penellitian yang m…
Kajian ini merupakan salah satu inisiasi dalam menganalisa pergeseran regulasi penataan perangkat daerah yang silih berganti begitu cepat. Konsep yang dikembangkan merujuk pada konsep pengembangan kapasitas yang dikembangkan oleh para ahli dengan pendekatan kualitatif. Dengan kajian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi harmonisasi kebbijakan antara pusat dan daerah dalam penataan dan p…
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran, besaran dana struktur pembiayaan penyelenggaraan pembiayaan pilkada serentak yang baru pertama dilakukan dan mengetahui bagaimana kebutuhan dana yang ideal, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Kajian ini dilakukan dengan melakukan komparasi berbasis petahana yang ikut berkompetisi, petahana yang berpelu…
Berbagai tulisan dalam buku ini hendak memotret empat wajah desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi maupun desentralisasi ekonomi. Sejarah, gagasan dan perdebatan atas setiap kebijakan dan pelaksanaan di lapangan dihadirkan dalam semangat mengundang diskusi dalam kerangka menghadirkan diskursus kebijakan lebih lanjut.
Kajian ini berjudul "Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Latar belakang dari kajian ini adalah perubahan mengenai undang-undang (UU) terkait pemerintahan daerah dari UU no. 32 tahun 2004 menuju UU no.23 tahun 2014 berimplikasi pada pentingnya Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun berbagai Peraturan Teknis, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Ha…
Buku ini mengurai situasi berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam rangka pelaksanaan dan upaya mensukseskan era otonomi daerah di Indonesia. Peran perempuan era otonomi di awal buku ini dipaparkan secara faktual tentang kemampuan memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan suatu hasrat jabatan politik di lembaganya. Bahkan kaum perempuan sendiri tampaknya masih berpikiran sempit, b…
Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance atau kepemerintahan yang baik. Agar good governance dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan ko…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography