/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 190" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Indonesia%" ]
Buku ini memuat pandangan para ahli pengamat politik, para pimpinan legislatif itu sendiri dan pimpinan Orsospol-Golkar termasuk ABRI.
Buku Sistem pemerintahan Indonesia pada cetakan ke-5 ini dilengkapi dengan: a. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) b. Pendalaman UUD 1945 c. Demokrasi Pancasila d. Undang-undang Referendum tahun 1985 e. Susunan Organisasi Departemen tahun 1984.
Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia dalam garis besarnya dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara Republik Indonesia dilakukan melalui pendekatan kesisteman.
Beberapa topik yang menyangkut batasan "pemerintahan yang bermuka dua" dibicarakan dalam buku ini sebagai materi. Dibahas problema-problema yang timbul dalam korelasi kekuasaan bidang eksekutif dengan lembaga-lembaga negara lain seperti Lembaga Legislatif dan Yudikatif, seperti dalam kasus-kasus pertamina, sengkon dan karta, kecurigaan adanya mafia peradilan dan lain-lain.
Buku Pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 ini berisi 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Buku ini sangat relevan dan menarik karena mengulas perkembangan, kondisi, dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di Indonesia yang saat ini sedang melakukan uji coba pelaksanaan otonomi dengan titik berat pada Dati II.
Simbol kota selalu menjadi perbincangan menarik. Kehadirannya tidak hanya menjadi aksesori untuk mempercantik sebuah kota, tetapi lebih dari itu, simbol kota telah menjadi media untuk mempresentasi sebuah kekuasaan. Oleh karena itu, buku ini mengungkapkan apa, mengapa, dan bagaimana simbol-simbol kota Surabaya berubah seiring dengan perubahan kekuasaan, khususnya dalam periode 1930-1960. Sejar…
Buku ini mengupas kebijakan, peluang dan tantangan perdagangan luar negeri Indonesia di hadapan serangkaian agenda dan masalah perdagangan internasional, juga di hadapan konteks problematik pembangunan ekonomi di dalam negeri. Tema pokok yang tampaknya menjadi consern utama buku ini adalah dilema antara perdagangan internasional yang mengarah pada integrasi golabal, atau penguatan blok blok bil…
BAHASA HUKUM INDONESIA Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. Setiap cabang ilmu pengetahuan memang memiliki cara karakterestik masing-masing. Satu-satunya alat yang dipergu-nakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu ialah bahasa. Hubungan antara bahasa dengan masing-masing cabang ilmu pengetahuan memang belum banvak dibicarakan orang terlebih hal-hal yang lebih mendasar, yaitu bahasa ilmu pengeta…
Buku ini dibagi dalam tiga bab. Bab pertama membahas konsep badan hukum, teori-teori badan hukum, kemampuan badan hukum dari badan hukum yang tak sama dengan manusia, serta perbuatan badan hukum. Bab dua membahas tentang syarat-syarat yang harus ada pada badan hukum dikaitkan dengan ketentuan hukum dan doktrin. Terakhir membahas tentang kedudukan hukum dari berbagai bentuk badan hukum seperti d…