Sasaran perubahan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dapat merubah masyarakat yang sebelumnya kurang mempunyai kekuatan, kemampuan dan kemandirian menjadi masyarakat yang mempunyai kekuatan, kemampuan dan kemandirian dalam berbagai aspek sosial budaya. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis dampak pemberdayaan masyarakat terhadap kekuatan, kemampuan dan kemandirian ditinjau dari aspek s…
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang diatur berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994.
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Keppres RI No. 81 Th. 1999 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Inpres RI No. 5 Th. 2004 TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Keppres RI No. 11 Th. 2005 KERJA SAMA ANTARA KPK DENGAN KEJAKSAAN RI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI No. Kep-111212005, No. Kep-laij.a11212005 PP…
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ini merupakan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan …
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 ; Tata Cara penepatan Dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2004 ; Penepatan Pagu Belanja Pegawai Belanj Non pegawai Dan Dana Alokasi Umu / Dana Penyesuaian Murni Tahun Aggaran 2004
UU.NO.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; UU.NO.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pust Dan Daerah; Keppres R.I NO. 49 Tahun 2000 Tentang pembentukan Tim Koordinasi Tindk Lanjut Pelaksanaan UU.NO.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ; UU.NO.25 Tahun 1999 Tentang Peerimbangan Keuaangan Antara Pemerintah Pusat Dn Daerah
Para Bendaharawan Daerah dan Pemegang Kas Daerah ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan Penyetor beberapa jenis pajak negara, meliputi pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU RI No. 17 Th. 2003 Ttg. Keuangan Negara ; UU EI No. 1 Th. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara; UU RI No.13 Th.2004 Ttg. Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggug /jawab Keuangan Negara
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Pemenkeu Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography