Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonomi (PP.NO.2…

UU.NO.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; UU.NO.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pust Dan Daerah; Keppres R.I NO. 49 Tahun 2000 Tentang pembentukan Tim Koordinasi Tindk Lanjut Pelaksanaan UU.NO.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ; UU.NO.25 Tahun 1999 Tentang Peerimbangan Keuaangan Antara Pemerintah Pusat Dn Daerah

4 (Empat) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20,21,24 & 25 Tahun 2004

Rencana Kerja Pemerintah; Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Himpunan peraturan kepegawaian negara ri tahun 2015 jilid 1-5

Buku himpunan Peraturan Kepegawaian RI ini disusun untuk memenuhi permintaan dari kalangan pemakai, karena pada dewasa ini buku himpunan tersebut masih sangat terbatas adanya dikalangan umum. Saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang telah dikeluarkan, baik peraturan yang baru, maupun peraturan-peraturan yang merubah atau menyempurnakan peraturan-peraturan yan…

Himpunan peraturan tentang pemerintahan daerah

Buku ini menyajikan sebagian bahan-bahan dalam upaya mengetahui, memahami, dan mengkaji hukum positif bidang pemerintahan daerah

Pedoman pengelolaan keuangan daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 …

Edition

Cet 1

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 394 hlm.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

R 348.598 IND p

Undang-undang Republik Indonesia tentang telekomunikasi dan radio siaran non …

Majunya sebuah bangsa, biasanya selalu dibarengi dengan pengembangan kemajuan di bidang telekomunikasi. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan nasional kita. Pelita demi pelita, sektor telekomunikasi sangat mendapat perhatian sepenuhnya. Karena kita menyadari bahwa pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi disamping memiliki arti penting dan strategis, juga sebagai salah satu faktor …

Peraturan presiden republik Indonesia nomor 16 tahun 2018: biro umum kementer…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

R 348.598 IND p

Pengadaan barang atau jasa pemerintah: Peraturan Presiden Republik Indonesia …

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai d…

Himpunan peraturan lengkap tentang desa dan kelurahan

Pada buku himpunan ini semua aturan perundangan tentang desa dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain tentang: Landasan Pokok Pemerintahan Desa; Organisasi, Tata Kerja, Pembinaan dan Pengawasan Desa; Administrasi Pemerintahan Desa; Hak dan Wewenang Kepala Desa; Lembaga Musyawarah Desa; Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; Perpustakaan Desa; Adat-istiadat di De…

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 1988-1991

Buku Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 1988-1991 dimaksudkan adalah himpunan Peraturan-Peraturan Pemerintah sejak berdirinya Badan Pertanahan Nasional, yaitu dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1991, dilengkapi dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tent…