/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 200" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintah%" ]
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak - hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. undang - undang dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintaha…
uku “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia” ini dibuat untuk melengkapi buku-buku yang sudah ada mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak dibahas dan ditulis oleh para ahli. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk menguraikan mengenai hukum pemerintahan daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk m…
DINAMIKA DEMOKRASI, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN DAERAH. Sentilan Cerdas, dari Hulu sampai ke Hilir, karya Muhadam Labolo ini berbiacara tentang Demokrasi Politik dan Pemerintahan Daerah, bukan dari sudut pandang teori yang rumit dan berbelit-belit, melainkan dari potret yang autentik di lapangan. Karena itu, bukan hanya isi buku ini yang diangkat dari lapangan, melainkan cara penyajiannya pun tet…
Buku ini berisi rangkaian pengalaman penulis saat berada di centrum kekuasaan dalam mengelola proses konsolidasi demokrasi. Selain itu juga menjelaskan refleksi dan evaluasinya atas tantangan konkrit yang dihadapi.
Alternatif yang ditawarkan oleh buku ini ialah demokrasi yang tidak mengidentikkan diri dengan “mufakat bulat”, melainkan dengan usaha bersatu yang tetap merasa nyaman dengan “ketidakmufakatan”, meskipun dengan mengupayakan sesedikit mungkin keterpaksaan dan ketidakadilan. Alternatif ini patut dijadikan penanda demokrasi pada era reformasi. Prof. Dr. Alois A. Nugroho, Guru Besar Filsaf…
Gerakan reformasi birokrasi di Indonesia harus terus digulirkan dengan harapan pada tahun 2025 bisa tercipta pemerintahan yang berkelas dunia. Kota Tangerang bisa menjadi salah satu daerah percontohan dalam melaksanakan gerakan reformasi birokrasi.
Buku ini merupakan jilid terakhir dari sebuah serial tiga jilid tentang studi Victor M. Fic yang berjudul INDONESIA: The Origin and evolution of Its Pluralism From the Hindu-Buddhist Era, Through the Islamic Period to a Modern Secular State (Indonesia: Asal-usul dan Evolusi Pluralismenya mulai dari Masa Hindu-Buddha, Melalui Periode Islam menuju sebuah Negara Sekular yang Modern). Jilid I da…
Pengalaman selama lebih dari 10 tahun menjalankan agenda reformasi mestinya semakin meyakinkan para teoretisi dan praktisi administrasi publik, bahwa sistem administrasi publik yang efektif sangat esensial untuk melaksanakan demokratisasi politik dan pembangunan ekonomi terbuka yang berkeadilan sosial. Tetapi nayatanya rakyat Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan layanan publik dalam kuan…
Pemakaian kata "Babak Baru" dalam judul buku ini ditulis oleh seorang praktisi pemerintahan Dr. S.H Sarundajang, jelaslah bukan mengada-ada melainkan didasarkan suatu tinjauan yang tajam dam mendalam serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Era reformasi menginginkan perubahan di segala bidang dalam kebijakan pemerintahan di negara Indonesia. Hasrat perubahan data dari berbagai kalangan masyarakat yang menuntut adanya keseimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk memenuhi salah satu tuntutan masyarakat tersebut, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang penuh kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus sendiri kepentingan…