/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 210" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%daerah%" ]
Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintah di berbagai daerah negeri yang bersangkutan, tetapi juga – dan ini mungkin lebih penting – sebagai alat bagi masyarakat setempat agar dapat berperan serta dalam, dan menentukan prioritas untuk pembangun…
Buku ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu Manajemen Pembangunan dan Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri dalam berbagai perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia
Mengelola keuangan daerah dalam pelayanan publik pasti melahirkan isu dan masalah. Maka kehadiran buku Potret Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik ini berusaha menganalisis berbagai isu dan masalah manajemen pengeluaran publik khususnya di wilayah Provinsi Papua. Buku ini merupakan hasil kegiatan Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH) yang diinsiasi Bank Dun…
Yang dikemukakan dalam buku ini bukanlah sebuah bacaan yang basi atau out of dated, hanya karena telah terbit dan dicetak enam tahun yang lalu. Paling tidak, para birokrat bangsa ini yang sedang melakukan proses pemberian otonomi kepada daerah bisa mengkaji kembali berbagai kelemahan dan juga kekuatan proses tersebut dari sejarahnya.
Tahukan Anda? Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada 20 November 2008 (Perkara Nomor 40/PHPU.D-VI/2008) sampai dengan putusan yang diterbitkan pada 20 Juli 2010 (Perkara Nomor (68/PHPU.D-VIII/2010), sebanyak 101 permohonan keberatan atas penetapan kepala daerah telah diajukan ke MK. Tahukan anda dari 101 (seratus satu) permohonan yang diajukan, hanya 10 (sepuluh) permohonan …
Buku ini membahas teknis implementasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Isi buku ini: 1 reformasi pengelolaan keuangan di provinsi gorontalo 2 pengertian dan elemen akuntansi keuangan daerah 3 APBD 4 pembuatan laporan keuangan daerah 5 pemeriksaan laporan keuangan
uku “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia” ini dibuat untuk melengkapi buku-buku yang sudah ada mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak dibahas dan ditulis oleh para ahli. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk menguraikan mengenai hukum pemerintahan daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk m…
DINAMIKA DEMOKRASI, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN DAERAH. Sentilan Cerdas, dari Hulu sampai ke Hilir, karya Muhadam Labolo ini berbiacara tentang Demokrasi Politik dan Pemerintahan Daerah, bukan dari sudut pandang teori yang rumit dan berbelit-belit, melainkan dari potret yang autentik di lapangan. Karena itu, bukan hanya isi buku ini yang diangkat dari lapangan, melainkan cara penyajiannya pun tet…
Buku ini diterbitkan pada tahun 1999, suasana pada waktu itu amat berbeda dengan era sekarang. Oleh karena itulah, pada bab III buku edisi revisi ini ditambahkan pula perubahan dengan digantinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU yang lama dianggap tidak sesuai lagi perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelengg…
Buku ini berisi tentang otonomi daerah yang bukanlah semata-mata soal konsesi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, tetapi lebih merupakan kesempatan bagi prakarsa aktif lokal untuk membangun daerahnya, yang secara makro akan berdampak besar pada pembangunan nasional. Sehingga otonomi daerah yang sesungguhnya adalah perwujudan paling real dari semangat demokrasi, terutama di negar…