Mengelola keuangan daerah dalam pelayanan publik pasti melahirkan isu dan masalah. Maka kehadiran buku Potret Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik ini berusaha menganalisis berbagai isu dan masalah manajemen pengeluaran publik khususnya di wilayah Provinsi Papua. Buku ini merupakan hasil kegiatan Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH) yang diinsiasi Bank Dun…
Yang dikemukakan dalam buku ini bukanlah sebuah bacaan yang basi atau out of dated, hanya karena telah terbit dan dicetak enam tahun yang lalu. Paling tidak, para birokrat bangsa ini yang sedang melakukan proses pemberian otonomi kepada daerah bisa mengkaji kembali berbagai kelemahan dan juga kekuatan proses tersebut dari sejarahnya.
Tahukan Anda? Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada 20 November 2008 (Perkara Nomor 40/PHPU.D-VI/2008) sampai dengan putusan yang diterbitkan pada 20 Juli 2010 (Perkara Nomor (68/PHPU.D-VIII/2010), sebanyak 101 permohonan keberatan atas penetapan kepala daerah telah diajukan ke MK. Tahukan anda dari 101 (seratus satu) permohonan yang diajukan, hanya 10 (sepuluh) permohonan …
uku “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia” ini dibuat untuk melengkapi buku-buku yang sudah ada mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak dibahas dan ditulis oleh para ahli. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk menguraikan mengenai hukum pemerintahan daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk m…
DINAMIKA DEMOKRASI, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN DAERAH. Sentilan Cerdas, dari Hulu sampai ke Hilir, karya Muhadam Labolo ini berbiacara tentang Demokrasi Politik dan Pemerintahan Daerah, bukan dari sudut pandang teori yang rumit dan berbelit-belit, melainkan dari potret yang autentik di lapangan. Karena itu, bukan hanya isi buku ini yang diangkat dari lapangan, melainkan cara penyajiannya pun tet…
Buku ini diterbitkan pada tahun 1999, suasana pada waktu itu amat berbeda dengan era sekarang. Oleh karena itulah, pada bab III buku edisi revisi ini ditambahkan pula perubahan dengan digantinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU yang lama dianggap tidak sesuai lagi perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelengg…
Terbukanya ruang pubiik dan politik di era reformasi ini Jiharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Pemerintah Kota, tetapi juga berguna bagi masyarakat daerah itu sendiri karena, bagaimanapun, bangunan demokrasi lokal akan sulit bisa.terbangun secara demokratis tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam proses politik lokal. Di era sekarang ini, demokrasi tidak hanya menjadi opsi ideologis yang pa…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography