/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 240" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%hukum%" ]
Pengaturan Surat Berharga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD (Wetboek van Kophandel). Namun kondifikasi yang disusun sejak lebih dari seratus tahun lalu, sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan dunia bisnis. Satu dan lainnya adalah karena KUHD tidak mengalami perubahan kecuali beberapa pasal dicabut karena telah dilakukan revisi pengaturan dan diterbitkan undang-unda…
Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang makna, alasan, proses, dan akibat hukum perceraian menurut hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Oleh karena itu, materi dan pembahasan dalam buku ini diupayakan lebih sistematis dan komparatif yang ter integratif serta mendalam sampai ke dasar filosofisnya dibandingkan dengan buku- buku lainnya yang membahas tentang hukum perceraia…
Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara dan mencari jawaban yang substansial bagi tegaknya materi hukum administrasi dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat.
Buku ini membahas hukum ketenagakerjaan Indonesia secara menyeluruh, meliputi: asas, hakekat, sifat, dan kedudukan hukum ketenagakerjaan; sejarah dan politik hukum ketenagakerjaan; sumber-sumber hukum ketenagakerjaan; hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja, upah, jamsostek, PHK, perselisihan hubungan industrial. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.
Buku ini berisi tentang beberapa penemuan hukum oleh hakim internasional dan nasional. Buku ini dapat digunakan sebagai referensi untuk para akademisi dan praktisi hukum lainnya.
Masalah korupsi kini telah menjadi permasalahan dunia. Ini terbukti dengan adanya konvensi internasional, baik bilateral maupun multilateral, mengenai pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama internasional yang luas ruang lingkupnya karena dapat berupa kerja sama dalam mencegah dan memberantas korupsi, bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi, termasuk di dalam…
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata), dan Pasal L338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
Buku ini disusun dengan maksud agar bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa terutama fakultas hukum untuk mengenal lebih luas bahwa proses penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui jalur litigasi, tetapi masih banyak alternatif lain yang bisa ditempuh seperti negosiasi, mediasi atau arbitrase.
Undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan badan pengembalian aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansial perlu dibentuk. Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-st…