/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Undang-undang%" ]
Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta. Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petu…
Undang-undang ketenagakerjaan ini dilengkapi dengan: 1. UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 2. UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Buku kecil dan sederhana ini pada bagian I, II, III dan sedikit dari Bagian IV, membicarakan tentang Undang-undang Gangguan, sejarah pembentukannya, tugas-wewenang, pejabat yang diserahi wewenang dalam menjalankan tugas-pembantuan (medebewind) ini, tata-caranya tentang pemberian izin dan hal naik banding, dihubungkan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang ditempuh oleh Pemerintah di dalam…
Buku disertasi ini dalam kesimpulannya antara lain memuat bahwa "karena masalah pemerintahan di daerah sebagai salah satu aspek ketatanegaraan dalam sub-sistem politik adalah merupakan bagian yang integral dalam sistem kehidupan nasional, maka menurut pendekatan sistem dan pandangan konseptual strategik pengelolaan masalah ini harus secara terpadu dalam sistem pengelolaan kehidupan nasional sec…
Buku ini membahas secara luas dan mendalam tentang beberapa dasar pengertian hukum Tata Usaha Negara serta bagaimana jalannya proses atau cara beracara di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Buku KUHP: kitab undang-undang hukum pidana ini merupakan cetakan ke 19, terdapat perbedaan dari segi penyajian materi, ada dua perbedaan pokok dengan edisi sebelumnya. 1. Edisi baru ini (cetakan ke-19) semua pasal tambahan/perubahan langsung dimasukkan ke pasal-pasal yang bersangkutan. 2. Pasal-pasal KUHP yang di kutip dari terjemahan BPHN, semua dicetak dengan huruf yang berbeda dan dilengk…
Masalah lalu lintas merupakan gejala yang setiap hari di hadapi oleh warga masyarakat yang sehari-hari mempergunakan jalan raya. Penggunaan jalan raya tersebut senantiasa harus didasarkan atas keserasian antara ketertiban (umum) dengan ketentraman (pribadi). Dengan demikian maka setiap pemakai jalan raya seyogyanya mengetahui dan memahami aturan-aturan yang berlaku di jalan raya.
Pemerintah daerah (Local Government) adalah bagian tak terpisahkan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, telah diamanatkan dalam UUD 1945, UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Soisal Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
Buku Kitab undang-undang hukum acara pidana ini disusun untuk menjadi bahan sumber perkuliahan Hukum Acara Pidana, Ilmu Pemerintahan dan Pendidikan Kewarganegaraan bagi para mahasiswa dan siswa di Tanah Air.