Sejak tahun 2005, sistem perencanan pembangunan daerah di Indonesia mengalami perobahan yang cukup mendasar. Perobahan ini terjadi karena mulai diterapkannya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan dimana pemerintah daerah diberikan sumber keuangan dan kewenangan lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang ber…
Buku ini membahas berbagai kebijaksanaan negara pada khususnya dan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya antara lain kebijaksanaan makro ekonomi dan proses penyesuaian di dalam negeri terhadap perubahan eksternal
Ketika krisis moneter yang mengguncang Indonesia pada tahun 1997 berkelanjutan menjadi krisis ekonomi dan politik, Sjahrir terdorong untuk menawarkan solusi untuk negeri ini. Pada tahun 2001, pada masa reformasi, Sjahrir mendirikan Perhimpunan Indonesia Baru. Aktivitas utama perhimpunan itu adalah menyelenggarakan cabinet watch yang mengawasi keputusan-keputusan pemerintah atas kebijakan-kebija…
Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pemerintah daerah, mulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan perubahan-perubahan tersebut, dibuktikan bahwa pembe…
Buku ini ditulis dengan memperhatikan bentuk analisis yang telah berkembang saat ahli ahli ekonomi mulai membuat analisis untuk menerapkan isu isu pembangunan ekonomi yang utama.
Buku ini memberikan suatu analisa mengenai perkembangan ekonomi, yang dilihat dari luas dan dalamnya pembahasan, terletak di antara pendekatan masalah secara elementer yang lazim dan pendekatan secara mendalam. Tanpa terkena pembatasab ruangnya pada buku-buku pelajaran dasar, maka bagian-bagina utama dari masalah ini dibahas lebih mendetail. Namun, hal ini dilakukan tanpa menggunakan sarana-sar…
Buku Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi ini akan melihat sejauh mana peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yang didasarkan pada hasil penelitian secara normatif. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dewasa ini banyak didiskusikan dengan melihat hukum sebagai sarana pembaharuan atau yang dalam istilah aslinya disebut sebagai �law as a tool of social engineeringï…
Pembangunan di Indonesia selama ini terlalu terfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan pembangunan sosial atau investasi sumber daya manusia. Tidak mengherankan bila indeks pembangunan manusia Indonesia terus menerus merosot, bahkan lebih buruk daripada beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi berada jauh dibawah Indonesia. Pembangunan Inklusif atau Pembangunan untuk semua sangat pe…
Jakarta, 1988. Tebal: 337 halaman. Berbeda dengan sejarah politik dan sosial Indonesia, sampai sekarang kajian tentang sejarah perekonomian Indonesia merupakan hal yang langka. Padahal, sudah sejak tahun 1954 Joseph A. Schumpeter demikian lantang mempromosikan pentingnya mengkaji sejarah ekonomi. Dia bilang, diantara ketiga bidang yang fundamental dalam analisa ekonomi (yak…