Dalam upaya penegakan hukum selain kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut, juga tidak kurang pentingnya kesadaran penggunaan kewenangan apparat penegak hukum, karena penyalahgunaan kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara.
Persoalan hak milik sudahlah merupakan suatu persoalan yang umum bagi kita semua dan akan selalu melingkungi kehidupan kita dengan segala seluk beluknya. Namun tidaklah demikian halnya dengan persoalan kondominium. Persoalan ini hanya akan dihadapi oleh orang-orang tertentu yang kebetulan memegang hak milik atas suatu obyek hukum tertentu yang juga dimiliki secara bersama-sama dengan satu piha…
Menurut ahli hukum Islam akad dalam artian umum, yaitu `segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai`. Dalam artian khusus, yakni perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara` yang berdampak pada…
Buku ini memberikan panduan step by step (langkah demi langkah) penyusunan kontrak bisnis internasional mulai bagian pembukaan kontrak, batang tubuh, sampai penutup kontrak dan lampiran-lampirannya. Dijelaskan juga elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis internasional, termasuk juga Letter of Intent dan MOU yang merupakan dokumen pra-kontrak. Di dalamnya ju…
Interaksi dan integralitas masyarakat hukum adat tumbuh dalam kekayaan budaya dan tradisi. Ia lantas menjelma menjadi keanekaragaman identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Namun, keanekaragaman identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Namun, keragaman itu, realitasnya semu. Terjadi pembalikan ontologis: Negara lebih real daripada masyarakat hukum adat. Secara struktura…
Buku kecil dan sederhana ini pada bagian I, II, III dan sedikit dari Bagian IV, membicarakan tentang Undang-undang Gangguan, sejarah pembentukannya, tugas-wewenang, pejabat yang diserahi wewenang dalam menjalankan tugas-pembantuan (medebewind) ini, tata-caranya tentang pemberian izin dan hal naik banding, dihubungkan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang ditempuh oleh Pemerintah di dalam…
Undang-undang ketenagakerjaan ini dilengkapi dengan: 1. UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 2. UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Politik hukum pidana merupakan kebijakan dengan menentukan pilihan-pilihan tertentu yang hendak merumuskan peraturan perundang-undangan pidana, dan berorientasi pada ide dasar (nilai-nilai yang diyakini) dalam rangka pencapaian tujuan negara. Fokuspada buku ini, berpijak pada tiga hal pokok. Pertama, politik hukum pidana akan dikaji dalam kerangka kebijakan yang rasional dan integral dengan mem…
Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …
Buku ini berupaya menguraikan tentang hadirnya era reformasi 1998 yang telah membawa dampak besar terhadap proses demokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran. Salh satu konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi politik dari otonomi daerah adalah fenomena pemekaran daerah atau pembentuka daerah otonom baru (DOB)
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography