Buku Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu merupakan buku yang pertama kali ditulis oleh Yogi Suprayogi Sugandi. Beliau adalah seorang lulusan dari Administrasi Negara di Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 2003 dan melanjutkan program master dan doctor di bidang Sosiologi Perkotaan di University of Malaya, Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 2007. Saat ini beliau menjadi pengu…
Banyaknya peristiwa yang terjadi di tanah air disadari adalah dampak dari hadirnya berbagai keputusan pemerintah yang merupakan implementasi dari kebijaksanaan negara. Kebijaksanaan Negara (public policy) tidak hanya dibuat oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik (pemerintah), tetapi juga pihak swasta yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemrintah di bid…
Buku ini membahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia,hubungan lesgislatif dan eksekutif dalam pembuatan perda,pengelolaan keuangan daerah,pergeseran peran organisasi publik,efektivitas organisasi dispenda,kinerja birokrasi publik di daerah,kualitas pelayanan birokrasi publik daerah,aplikasi manajemen strategik di birokrasi publik,peranan birokrasi terhadap peningkatan invest…
Buku ini merupakan bagian penting dari Antropologi Terapan yaitu suatu cabang dari Ilmu antropologi di mana pengetahuan, keterampilan dan sudut pandang ilmu ini dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi masalah-masalah praktis kemanusiaan dan memfasilitasi pembangunan. Ilmu Antropologi Terapan yang sedang Anda baca ini menyorot lebih jelas tentang masalah-masalah sosial pedesaan-pertanian Indone…
Birokrasi di era otonomi daerah paska reformasi adalah birokrasi yang ,memihak rakyat dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dan sesuai amanat konstitusi yaitu membebaskan birokrasi dari warna-warni politik. Buku ini memberikan gagasan atau kerangka pikir dan bahan-bahan perenungan untuk kemajuan pelayanan publik di tanah air.
Revisi Bab I dilakukan untuk memperkaya analisis penulis ten tang pembagian urusan pemerintahan terkait dengan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian urusan pemerintahan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pernerintah dalam mendukung pelaksanaan desentra lisasi dan otonorni daerah. Kerancuan pembagian urusan antara susunan…
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri seperti seorang bayi yang selalu menginginkan pelayanan dari seorang ibu. Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara juga membutuhkan pelayanan dari pemerintah atau birokrat sebagai pengendali kekuasaan yang dinamakan pelayanan publik (publik services). Dengan kebijakan-kebi…
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya. …
Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam dinamika perjalanan penyelenggaraan pemerintahan. Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan …
Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh seluruh negara di dunia menegaskan keprihatinan dan kekhawatiran semua pihak semakin memburuknya kondisi bumi dan seluruh kehidupan di dalamnya. Harus ada gerakan global untuk mencegah kehancuran, memperbaiki kerusakan, mengubah perilaku pemenuhan kebutuhan hidup yang salah, dan meningkatkan kualitas …