/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 290" ]
Bind Value ⚒️: []
Satu buah dari reformasi di jajaran pemerintahan daerah adalah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan demi pembelajaran demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan moment penting untuk menjaring pemimpin kepala daerah yang lebih baik dan berkualitas. Di Indonesia, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemi…
Pembinaan kerukunan umat beragama merupakan salah satu urusan pemerintahan umum. Di tingkat daerah, urusan ini dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing yang dibantu oleh instansi vertikal. Teknis pelaksanaan urusan ini sudah diatur dalam regulasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksana…
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Kajian yaitu: (1) Lingkup kewenangan (tupoksi) dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum; (2) Relasi kewenangan dan keuangan antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan ke…
Saat ini keberadaan lembaga Litbang di banyak daerah Indonesia belum terbentuk secara signifikan dikarenakan masih adanya anggapan bahwa keberadaan lembaga Litbang belum atau kurang memberikan kontribusi secara nyata dan terukur bagi perekonomian daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebuah Lembaga yang melaksanakan berbagai kajian serta penelitia…
Indonesia telah melaksanakan 11 kali pemilu sejak 1955 hingga 2014. Dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya, antara lain : masih menggunakan kertas suara, menghitung dalam manual, pengiriman hasil secara fisik dan berjenjang, prosesnya lama, berpotensi salah hitung, kemungkinan hasilnya dapat dikondisikan, banyak terdapat sengketa hasil pemilu serta pemborosan dal…
Kajian ini merupakan kajian aktual yang fokus Masalah perbatasan antar negara di bumi loro sae, antara negara Republik Indonesia (RI) dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tidak dapat melepaskan sama sekali dengan adat istiadat setempat yang berasal dari nenek moyang yang sama. Tujuan dari kajian ini adalah diperlukannya jalinan kerjasaina antara RI-RDTL, sehingga potensi konflik…
Kajian ini merupakan kajian kompetitif yang fokus masalah perbatasan antar negara di Kabupaten Sanggau yang terutama Kecamatan Entikong. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui penguatan nilai-nilai wawasan bagi masyarakat Kawasan perbatasan antar negara pada lokus Kabupaten Sanggau; serta untuk mngetahui kebijakan yang diambil dari pemerintah maupun pada tingkatan pemerintah daerah yang…
Indikasi menurunnya wawasan kebangsaan, khususnya pada generasi muda adalah survei yang dilakukan pada tahun 2011 lalu, dimana berdasarkan survei ditemukan bahwa persentase masyarakat yang mengetahui tentang NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara hanya sekitar 67-78 persen. Degradasi Nasionalisme ini diakibatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat Indonesia…
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan momentum perubahan paradigma baru dalam sistem pemerintahan desa dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, mulai Tahun 2015 Pemerintah meluncurkan dana desa dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penge…
Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dapat dibagi empat yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah serta kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, kewenangan-kewenangan dimaksud dalam pelaksanaannya di daerah khususnya di desa mengalami distorsi, distorsi berupa perbedaan pe…