/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 30" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Kebijakan%" ]
Bidang kajian yang kini tengah ditekuni, adalah filsafat dan teori-teori politik, Demokratisasi, Ekonom-Politik Pembangunan, Otonomi Daerah/Desentralisasi serta kebijakan Publik.
The burgeoning use and transformative impact of global electronic networks are widely recognized to be defining features of contemporary world affairs. Less often noted has been the increasing importance of global governance arrangements in managing the many issues raised in such networks. This volume helps fill the gap by assessing some of the key international institutions pertaining to globa…
Buku Evaluasi Kebijakan Publik merupakan lanjutan buku Kebijakan Publik: Proses dan Analisis (Samodra Wibawa: 1993). Buku ini membahas tentang aksi, konsekuensi, dan Evaluasi dalam pengambilan kebijakan yanng sangat diperlukan dalam tubuh birokrasi pemerintahan maupun organisasi sosial dan politik sehingga dapat meningkatkan efektivitas program-program mereka begitu pula kepuasan publik terhad…
Banyaknya peristiwa yang terjadi di tanah air disadari adalah dampak dari hadirnya berbagai keputusan pemerintah yang merupakan implementasi dari kebijaksanaan negara. Kebijaksanaan Negara (public policy) tidak hanya dibuat oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik (pemerintah), tetapi juga pihak swasta yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemrintah di bid…
Merupakan referensi penting tentang pembangunan ekonomi kerakyatan dan pembangunan serta pertumbuhan inklusif di tanah air. Pengembangan dan modernisasi UMKM berperan strategis karena keterlibatan masyarakat luas, bersifat informal, serta menyebar luas ditingkat perdesaan maupun perkotaan, serta memberikan kontribusi signifikan dalam kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Buku ini membaha…
Buku ini membahas pergulatan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai buah dari reformasi konstitusi (constitutional reform) 1999-2002. Perbedaan dengan karya lain yang memilih tema sejenis, buku ini memgemukakan perdebatan dan mengelaborasi sistem pemerintahan model “sistem sendiri” yang dihasilkan oleh …
Konseptualisasi pembangunan inklusif adalah sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisis suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat, atau suatu sistem sosial secara keseluruhan, menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dalam bentuk pembangunan inklusi. Inklusi sosial merupakan pendekatan baru untuk membangun dan mengembangkan sebuah li…
Apakah ketimpangan wilayah, ekonomi dan sosial di Indonesia menjadi masalah sosial? Para penentang berlindung pada argumen kelatahan ketimpangan selama pembangunan. Bahkan ketimpangan dinilai penting sebagai pelumas perdagangan dari wilayah maju ke wilayah tertinggal. Argumen semacam itu dipatahkan melalui penelusuran sejarah panjang ketimpangan sejak tahun 1820. Pembahasan diperlebar pada bany…
Telah dipahami oleh berbagai kalangan bahwa permasalahan penyusunan kebijakan APBD sesungguhnya terletak pada interaksi aktor yaitu pemerintah daerah dan DPRD di mana masing-masing memiliki kewenangan yang pada akhirnya mempengaruhi proses penetapan kebijakannya. Pola interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses penyusunan kebijakan publik sangat penting dipelajari dan ditelaah secara l…