Konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU merupakan tanggungjawab pemerintah, pemda, badan usaha dan masyaakat. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama unsolicited project di indonesia adalah belum ada regulasi yang jelas mengatur terkait hal ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU dan merumuskan r…
Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah telah didukung oleh peraturan perundan-undangan baik dari sisi jumlah peraturan maupun substansi pengaturan. Kendati demikian pelayanan pengelolaan sampah masih bermasalah. Pemerintah Daerah telah berupaya menyikapi permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta. Untuk memayungi kebijakan kerjasama …
Pemberlakuan otonomi daerah seluas-luasnya merupakan peluang, sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun masyarakat berdasarkan kondisi daerah dan potensi (local wisdom) sebagai ciri khas tersendiri. Tantangan terbesarnya adalah melaksanakan pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat dan bersamaan dibatasi kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Untuk melaksanakan oton…
penulis berharap generasi pelanjut estafet cita cita kemerdekaan Republik Indonesia ini mau membuka telinga, mata, hati dan pikiran terhadap pemikiran dan konsepsi founding fathers, Pasal 18 UUD 1945, dan pemikiran yang terkandung dalam UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965 dan UU No. 19/1965 maka Desa bisa di konstruk ualng menjadi organ pemerintahan yang benar benar lembaga pemerintah…
SIDa merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Fokus sampel di tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Banten. Hasil penelitian mengidentifikasi kesiapan pem…
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta derivative peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa desa saat ini dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka seseuatu pemerintah negara dan menjadi bagian dari wilayah pemerintah negara. Lebih lanjut keberadaan desa sebagai tingkat pemerintahan terendahdalam NKRI yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada warga negara I…
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik apparat desa, proses pembelajaran dan kapasitas aparat desa serta menganalisis pengaruh karakteristik aparat desa dan proses pembelajaran terhadap kapasitas aparat pemerintah desa. Berdasarkan hasil kajian dirumuskan strategi penguatan kapasitas apparat desa. Kajian ini didesain sebagai penelitian survey yang bersifat deskriptif dan mengg…
Pengadaan Barjas Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barjas Pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barjas yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasara …
Status pemerintah kecamatan yang sebelumnya diberi posisi sebagai perangkat wilayah dalam rangka dekonsentrasi, menjadi bagian dari perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut diperlukan berbagai pengaturan, terutama menyangkut kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, kepegawaian, anggaran, logistik, ser…