Logo
  • Beranda
  • Profil
    • Visi & Misi
    • Struktur Organisasi
  • Informasi
    • Waktu Layanan
    • Tata Tertib
    • Peraturan
  • Berita
  • Kontak

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}

Filter by

  • Publication Year
    To
  • Availability
  • Attachment
  • Collection Type
    See More
  • General Material Designation
    See More
  • Location
  • Language
Found 57 from your keywords: subject="Pemerintah"
First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page
cover
Laporan akhir kajian aktual kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha (k…
Comment Share
Melati Ayuning PranasariRay ferza

Konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU merupakan tanggungjawab pemerintah, pemda, badan usaha dan masyaakat. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama unsolicited project di indonesia adalah belum ada regulasi yang jelas mengatur terkait hal ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU dan merumuskan r…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
ix + 70 hlm: 20 cm x 28,5 cm
Series Title
-
Call Number
R 531.6 MEL l
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Laporan akhir kajian strategis kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan b…
Comment Share
AmsalSidauruk, rosmawatyRay ferza

Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah telah didukung oleh peraturan perundan-undangan baik dari sisi jumlah peraturan maupun substansi pengaturan. Kendati demikian pelayanan pengelolaan sampah masih bermasalah. Pemerintah Daerah telah berupaya menyikapi permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta. Untuk memayungi kebijakan kerjasama …

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
ii + 128 hal ; 20,5 cm x 29 cm
Series Title
-
Call Number
R 352.14 RAY l
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Laporan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah (raperda) provi…
Comment Share
Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

Pemberlakuan otonomi daerah seluas-luasnya merupakan peluang, sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun masyarakat berdasarkan kondisi daerah dan potensi (local wisdom) sebagai ciri khas tersendiri. Tantangan terbesarnya adalah melaksanakan pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat dan bersamaan dibatasi kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Untuk melaksanakan oton…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
ii + 33 halaman ;21 cm x 29,5 cm
Series Title
-
Call Number
R 352.14 PUS l
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Pemerintah desa, nagari, gampong, marga, dan sejenisnya : Pemerintahan tidak …
Comment Share
Hanif Nurcholis

penulis berharap generasi pelanjut estafet cita cita kemerdekaan Republik Indonesia ini mau membuka telinga, mata, hati dan pikiran terhadap pemikiran dan konsepsi founding fathers, Pasal 18 UUD 1945, dan pemikiran yang terkandung dalam UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965 dan UU No. 19/1965 maka Desa bisa di konstruk ualng menjadi organ pemerintahan yang benar benar lembaga pemerintah…

Edition
Cet 1
ISBN/ISSN
978-602-392-676-3
Collation
418 hlm.; 21 cm
Series Title
-
Call Number
352.17 HAN p
Availability3
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Laporan akhir kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun roadmap SIDA
Comment Share

SIDa merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Fokus sampel di tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Banten. Hasil penelitian mengidentifikasi kesiapan pem…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
vi + 104 hlm; 20,5 x 29 cm
Series Title
-
Call Number
R 352.14 PUS l
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Laporan Akhir Kajian Aktual: Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan P…
Comment Share
Pusat LItbang Adwil, Pemerintahan Desa dan Kependudukan

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta derivative peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa desa saat ini dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka seseuatu pemerintah negara dan menjadi bagian dari wilayah pemerintah negara. Lebih lanjut keberadaan desa sebagai tingkat pemerintahan terendahdalam NKRI yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada warga negara I…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
ii + 84 hlmn.; 20,8 x 29,3 cm
Series Title
-
Call Number
R352.14 PUS l
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Laporan Akhir Kajian Kompetitif: Pengaruh Pembelajaran/Pelatihan Terhadap Pen…
Comment Share
Sitti AminahHari Prasetyo Sutanto

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik apparat desa, proses pembelajaran dan kapasitas aparat desa serta menganalisis pengaruh karakteristik aparat desa dan proses pembelajaran terhadap kapasitas aparat pemerintah desa. Berdasarkan hasil kajian dirumuskan strategi penguatan kapasitas apparat desa. Kajian ini didesain sebagai penelitian survey yang bersifat deskriptif dan mengg…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
ix + 86 hlmn.; 21 x 29 cm
Series Title
-
Call Number
R352.14 SIT l
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Aplikasi Katalog Elektronik Produk Barang dan Jasa Pemerintah: e-Purchasing -…
Comment Share
Kemendagri

Pengadaan Barjas Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barjas Pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barjas yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
179 hlmn.; 29x21 cm
Series Title
-
Call Number
R 005.15 KEM a
Availability2
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Dinamika pelaksanaan urusan di bidang persandian Pemerintah Daerah
Comment Share
Halilul Khairi

Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasara …

Edition
-
ISBN/ISSN
9786024335779
Collation
xii + 134 hlmn.; 23 cm
Series Title
-
Call Number
355.343 2 HAL d
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Menata ulang kelembagaan pemerintah kecamatan
Comment Share
Sadu Wasistiono

Status pemerintah kecamatan yang sebelumnya diberi posisi sebagai perangkat wilayah dalam rangka dekonsentrasi, menjadi bagian dari perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut diperlukan berbagai pengaturan, terutama menyangkut kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, kepegawaian, anggaran, logistik, ser…

Edition
cet 1
ISBN/ISSN
-
Collation
xx, 153 hlm.; 24 cm
Series Title
-
Call Number
352.14 SAD m
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

Jl. Kramat Raya No.132, RW.9, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Indonesia

Phone: (021) 3101953, 3101955, 3901071, 3901072
Email: badanlitbang@kemendagri.go.id

Related Link

  • Perpustakaan Kemendagri
  • Perpustakaan Nasional
  • Perpustakaan DPR
  • Perpustakaan UNJ
  • LIPI
© Template by SLiMS Community 2026
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?