Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam Negara Kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan Negara, tidak pula mungkin ada Negara di dalam Negara.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan kom�prehe…
1. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pe…
Pemberlakuan otonomi daerah seluas-luasnya merupakan peluang, sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun masyarakat berdasarkan kondisi daerah dan potensi (local wisdom) sebagai ciri khas tersendiri. Tantangan terbesarnya adalah melaksanakan pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat dan bersamaan dibatasi kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Untuk melaksanakan oton…
Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, beberapa Peraturan Pemerintah (PP) telah ditetapkan yang merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 17 tahun 2003. Seri Buku pegangan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ini, disusun untuk memudahkan bagi pengguna dan atau praktisi dapat dijadikan sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggu…