Sejak bergulirnya reformasi total yang dilakukan mahasiswa sehingga menumbangkan pemerintahan Orde Baru, kehidupan politik berbangsa dan bernegara mengalami perubahan drastis. Dampak dari tuntutan reformasi ini melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun dalam kenyataan pelaksanaan …
Keberadaan sepasang calon yang bersaing dalam pemilihan langsung merupakan fenomena baru dalam demokrasi prosedural di Indonesia. Berbagai alasan yang memungkinkan terjadinya fenomena ini berkisar dari kurangnya kader-kader partai politik yang layak dan berkualitas, keengganan partai politik untuk mengambil risiko yang mungkin tinggi karena umpan balik yang diberikan oleh lembaga survei, kesuli…
Buku ini lahir dari diskusi antara penulis sebagai dosen yang mengajar pascasarjana dengan konsentrasi Otonomi Daerah dengan mahasiswanya. Dari diskusi itu mahasiswa ditantang untuk membuat makalah untuk tugas akhir semester, lalu dari makalah inilah, buku ini disusun dan diterbitkan. Membahas tentang otonomi daerah dan berbagai persoalannya, seperti bagaimanakah bila sistem pemerintahan desen…
Ternyata terdapat hubungan korelatif yang kuat antara meningkatnya kejahatan kriminal yang terjadi di masyarakat dengan peningkatan penggunaan narkoba dewasa ini. Menurut pendapat para tokoh pemerintahan maupun pakar ilmiah, bila pemakaian narkoba meningkat, maka tindak kejahatan pun akan semakin meningkat alias semakin banyak. Logikanya, orang yang membutuhkan narkoba memerlukan uang untuk mem…
Model-model Penilaian Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan, Akhir Tahun, dan Lapoan Pelaksanaan APBD. - Kinerja Pemerintah Daerah - Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah - Penilaian Dprd Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah) - Model Penilaian Kinerja - Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah - Mode…
Arus balik kekuasaan pusat ke daerah, mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah. Sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karekteristik struktur da…
Perlawanan Masyarakat terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL) sampai saat ini masih terus dilakukan. Salah satunya, dari seratus empat puluhan peserta yang dengan semangat dan penuh antusias, hadir dalam Konsolidasi Gerakan untuk korban TPL pada 13 November 2012. Seluruh peserta sepakat menutup Total TPL. Ini merupakan langkah yg tepat karena TPL lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mudar…
Tema yang diangkat dalam naskah orasi ini merupakan akumulasi dari perjalanan panjang saya sebagai peneliti dalam mengkritisi perspektif konvensional desentralisasi dan otonomi daerah, selanjutnya menghasilkan rekonstruksi pemikiran berdasarkan perspektif state society relation (relasi negara dan masyarakat)
Buku ini mampu merangkai kembali bebagai perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas. Lebih dari itu, buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, mulai dari aspek pemerintah daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah,…
Buku ini bermaksud menjelaskan perkembangan fungsi Kepala Daerah sejak zaman Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan hingga berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Buku ini membahas pula pengawasan terhadap keputusan kepala daerah dan peraturan daerah beserta pendapatan daerah dan peraturan daerah