/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 60" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Indonesia%" ]
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: I Tahun 2001. tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk itu Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menggandakan kembali Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan lainnya yang dapat dijadikan pedoman bagi Aparat-aparat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
Majunya sebuah bangsa, biasanya selalu dibarengi dengan pengembangan kemajuan di bidang telekomunikasi. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan nasional kita. Pelita demi pelita, sektor telekomunikasi sangat mendapat perhatian sepenuhnya. Karena kita menyadari bahwa pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi disamping memiliki arti penting dan strategis, juga sebagai salah satu faktor …
Buku Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 1988-1991 dimaksudkan adalah himpunan Peraturan-Peraturan Pemerintah sejak berdirinya Badan Pertanahan Nasional, yaitu dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1991, dilengkapi dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tent…
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik …
Dalam UU ini telah dilakukan perubahan paradigma yang nyata dalam rangka pemisahan yang tegas antara fungsi regulator, operator, dan penyedia jasa penerbangan. Di samping itu, juga dilakukan penggabungan beberapa penyelenggara yang ada menjadi satu penyelenggara pelayanan navigasi serta untuk sertifikasi dan registrasi pesawat udara juga dibentuk untuk pelayanan otonom, dengen mengutamakan kese…
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajara…
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah ini terdiri atas Tiga Belas Peraturan Pemerintah, Tiga Keputusan Presiden, Tujuh Keputusan Menteri, dan Tiga Instruksi Menteri yang semuanya mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Buku Himpunan peraturan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2004-2007 tersebut materinya terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta disusun secara sistematis menurut tatanan peraturan perundang-undangan.
Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berdasarkan pada asas dekosentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Dilengkapi dengan: - UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 - UU RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 - UU RI No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang …