/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 60" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Otonomi Daerah%" ]
Indra dalam buku ini mengatakan bahwa: "Di masa lalu, satu masalah besar dalam upaya meningkatkan akses ,masyarakat lokal terhadap distribusi informasi adalah kecenderungan penyeragaman informasi oleh pihak yang berwenang.
Perdebatan dan controversi terkait otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan RI, dibahas dengan tuntas dalam buku ini dengan menggunakan pendekatan yuridis, ekonomis, teoritis dan praktis yang bersumber dari regulasi dan took-tokoh di bidangnya. Adanya unsur dessentaralisi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah diuraikan dengan memadai untuk membantu pemahaman bagi pembaca akan a…
Buku ini membahas tentang otonomi dan sumber daya manusia,otonomi dan perspektif ekonomi politik,pembangunan berkelanjutan,profil daerah percontohan,warna-warni otonomi.Buku ini membahas tentang masalah ekonomi daerah hingga 50 tahun usia Republik Indonesia,masih tetap merupakan topik yang menarik bagi para elite strategis maupun bagi elite nonstruktural.
Buku ini tersusun secara sistematis dari mulai pendahuluan yang filosofis, dengan fokus kajian pada format kekuasaan dan kecenderungan perubahan paradigma pemerintahan sentralistik menuju desentralistik, serta fenomena ancaman disintegrasi yang keseluruhannya bermuara pada deskripsi tentang kilas balik terbentuknya Pemerintahan Daerah.
Otonomi daerah masih menjadi perdebatan. Sebagian kalangan menilai otonomi daerah tidak memberikan hasil yang positif terhadap pembangunan bangsa, sehingga ada wacana mengembalikan konsep otonomi daerah dan desentralisasi kembali tersentralisasi dan terpusat seperti pada zaman orde baru. Tapi Bupati Kutai Timur, Isran Noor memiliki pemikiran lain. Menurutnya, peran politik di daerah sangat p…
Gelombang reformasi telah bergulir menuntut perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Berkenaan dengan restrukturisasi ruang publik, suatu kesadaran beru muncul untuk lebih menegakkan kedaulatan rakyat, demokratisasi pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi wacana publik yang menuntu…
Buku ini berisi tentang otonomi daerah yang bukanlah semata-mata soal konsesi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, tetapi lebih merupakan kesempatan bagi prakarsa aktif lokal untuk membangun daerahnya, yang secara makro akan berdampak besar pada pembangunan nasional. Sehingga otonomi daerah yang sesungguhnya adalah perwujudan paling real dari semangat demokrasi, terutama di negar…
Terbukanya ruang pubiik dan politik di era reformasi ini Jiharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Pemerintah Kota, tetapi juga berguna bagi masyarakat daerah itu sendiri karena, bagaimanapun, bangunan demokrasi lokal akan sulit bisa.terbangun secara demokratis tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam proses politik lokal. Di era sekarang ini, demokrasi tidak hanya menjadi opsi ideologis yang pa…
Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembayaran APBD merupakan kajian di bidang hukum tata negara khususnya hukum administrasi negara/ hukum keuangan negara. Buku ini membahas tentang kajian teoritik sistem pemerintahan Indonesia, konsep negara hukum kesejahteraan, demokrasi, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi; Hubungan antara pemerintah pusat dan pemeri…
Buku ini merupakan upaya mendokumentasikan pemikiran, persepsi, dan pandangan otonomi daerah yang dikemukakan Hari Sabarno, Menteri dalam Negeri Kabinet Gotong Royong (2001-2004) dengan inti konsep memandu otonomi daerah, menjaga kesatuan bangsa. Konseptualisasi tersebut menguraikan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mendekatkan fungsi peme…