/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 690" ]
Bind Value ⚒️: []
Buku Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 1988-1991 dimaksudkan adalah himpunan Peraturan-Peraturan Pemerintah sejak berdirinya Badan Pertanahan Nasional, yaitu dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1991, dilengkapi dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tent…
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik …
Dalam UU ini telah dilakukan perubahan paradigma yang nyata dalam rangka pemisahan yang tegas antara fungsi regulator, operator, dan penyedia jasa penerbangan. Di samping itu, juga dilakukan penggabungan beberapa penyelenggara yang ada menjadi satu penyelenggara pelayanan navigasi serta untuk sertifikasi dan registrasi pesawat udara juga dibentuk untuk pelayanan otonom, dengen mengutamakan kese…
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajara…
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses untuk mewujudkan suatu negara berdasarkan hukum (rule of law). Namun sebelum peraturan perundang-undangan itu lahir, justru diperlukan terlebih dahulu peraturan yang mengatur prosedur dan mekanisme bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilahirkan sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku.
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah ini terdiri atas Tiga Belas Peraturan Pemerintah, Tiga Keputusan Presiden, Tujuh Keputusan Menteri, dan Tiga Instruksi Menteri yang semuanya mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Buku Himpunan peraturan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2004-2007 tersebut materinya terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta disusun secara sistematis menurut tatanan peraturan perundang-undangan.
Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berdasarkan pada asas dekosentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Buku ini memuat sejumlah peraturan pelaksanaan perundang-undnagan tentang hak-hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak guna usaha hak pakai dan hak pengelolaan serta peraturan terkait lainnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan hak-hak atas tanah tersebut ada dalam berbagai bentuk hirarki dan sistimatika perundang-undangan tentang hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak guna…