/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 80" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Negara%" ]
Cara pendekatan ini menghasilkan suatu tinjauan yang tidak hanya bersifat historis, fungsional atau sifat lain yang melekat pada berbagai sistem yang dikenal sampai dewasa ini. Namun yang penting bagi Indonesia adalah juga dihasilkannya tinjauan perbandingan. Indonesia yang dalam sistem administrasi keuangan negaranya secara resmi masih terkait pada Indische Comptabiliteitswet (1864), yang nota…
Dalam buku ini di bahas mengenai Pengertian Negara kesatuan Republik Indonesia secara Substantif dan Historis; Pengertian, dasar hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah terhadap otonomi daerah; sumber keuangan daerah dan khusus untuk otonomi daerah; Pelaksanaan otonomi daerah; dan beberapa contoh penerapannya.
Buku ini sangat relevan dan menarik karena mengulas perkembangan, kondisi, dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di Indonesia yang saat ini sedang melakukan uji coba pelaksanaan otonomi dengan titik berat pada Dati II.
Dalam buku ini diketengahka mengenai konsep atau teori ringkas mengenai peran pemerintah dalam perekonomian dan sistem anggaran termasuk pengaruh pengeluaran negara, diikuti oleh ketentuan negara berdasarkan UU no. 17/2004 yang meliputi ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah, penyusunan dan penetapan APBN/APBD.
Paradigma pengelolaan keuangan daerah menuntut akuntabilitas dan transparansi yang semakin besar dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan.
Tulisan Kerja sama antar daerah: dalam rangka pembinaan wilayah suatu tinjauan dari segi administrasi negara merupakan hasil pengolahan kembali naskah-naskah yang telah dipersiapkan untuk keperluan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daeerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Sebagaimana telah sama-sama diketahui bahwa Departemen Dalam Negeri sedang berusaha me…
Buku ini hendak menguraikan kembali landasan-landasan etika bagi para pejabat sebagai perencana dan pelaksana tugas-tugas administrasi negara. Buku ini membahas tentang: 1. Etika dan sejumlah pengadaian normatif 2. Beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara 3. Kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral 4. Korupsi d…
Dalam buku ini sistem administrasi keuangan dan sistem anggaran dalam kaitannya dengan berbagai ragam unsur dan hubungannya dibahas melalui pendekatan bersistem. Pendekatan bersistem dapat menimbulkan masalah karena unsur-unsur dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam sistem tersebut sangat berguna karena ternyata mampu menyajikan sistem administrasi keuangan dan sistem anggaran secara terpadu…
Membangun Pertahanan Negara Yang Modern dan EfektifKemajuan dan perkembangan cara pikir dan ilmu pengetahuan manusia membuatnya semakin mampu mendalami dan memahami alam semesta. Akan tetapi, hal itu tidak membuatnya mampu meninggalkan sengketa dengan kekerasan dan senjata dengan manusia lain. Perang yang merupakan penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan pertentangan antarnegara tetap terjadi,…
Sejarah perkembangan pemikiran Pancasila menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dan heteregonitas pandangan. Kompleksitas permasalahan tersebut meliputi (1) masalah sumber; (2) masalah tafsir; (3) masalah pelaksanaan; (4) masalah apakah Pancasila itu Subject to change; dan (5) problem evolusi dan kompleksitas di dalam pemikiran mengenai pemikiran Pancasila. Permasalahan tersebut mengundan…