Buku ini sangat kompherensif. semoga dapat memberi pedoman bagi pembangunan negara dan bangsa kita
Saat ini di negara kita sedang berlangsung perusakan dan pencemaran lingkungan yang masif melalui pembalakan liar, penambangan, pembukaan lahan perkebunan, pembabatan hutan bakau, pembuangan limbah pabrik, dan kegiatan destruktif lainnya. Lantas siapa yang berhak mengajukan gugatan ketika masalah seperti ini timbul: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, atau organisasi lingkungan hidup? Pe…
Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil BUMD, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah dan (4) Penerimaan lain-lain yang sah. Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraa…
Kumpulan tulisan dalam buku ini sangat memudahkan dan berguna bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari Hukum Pajak. Isi buku ini merupakan sumber materi yang wajib dipelajari oleh para mahasiswa yang hendak menempuh ujian mata kuliah hukum pajak. Namun, bagi para usahawan yang berkecimpung dalam dunia usaha, tulisan-tulisan ini tidak kurang pentingnya.
Buku ini memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif, maupun aparat penegak hukum dalam rangka menekan konflik. terutama dalam rangka penyempurnaan RUU pengadaan tanah untuk pembangunan yang saat ini masih direvisi oleh pemerintah setelah dikembalikan oleh dpr menyusul penolakan dari berbagai elemen masyarakat
Buku ini mengusung satu tema tentang pembangunan daerah kepulauan yang strategi dalam pengambilan kebijakan harus menghadapi karakter dan tantangan tersendiri sebagai konsekuensi provinsi berbentuk kepulauan. Di sisi lain, provinsi kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang berasal dari luasnya wilayah perairan. Kebijakan yang dibutuhkan haruslah efektif dan bersinergi antara aspek angga…
buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ini hadir untuk mengurai dan mengupas permasalahan pokok pembangunan dan pemberdayaan desa dan kelurahan mengenai: pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan kelurahan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan desa, dan perencanaan pembangunan kelurahan di Indon…
Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diberlakukan pada November 2001 merupakan salah satu upaya transformasi konflik untuk mengubah pendekatan keamanan dengan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan melalui cara-cara afirmatif berlandaskan prinsip perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua (OAP). Meskipun Otsus berjalan hampir dua dekade, tingkat kesejahtera…
Indonesia merupakan suatu negara yang bersifat agraris: menurut sensus 1971 mayoritas terbesar dari penduduknya masih berdiam di daerah pedesaan dan hidup dari usaha-usaha pertanian. Bagaimana keadaan mereka dan apa yang terjadi dengan mereka turut menentukan, bahkan dapat dikatakan, terutama menentukan, jalan sejarah maupun bentuk serta ciri-ciri masyarakat kita kini dan di hari kemudian.
Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas dan kewajiban untuk terus peduli, berupaya, dan bekerja untuk mewujudkan cita-cita luhur, yakni melepaskan manusia dari jerat kemiskinan, kebodohan, eksploitasi, dan kesenjangan. Kesadaran untuk melepaskan diri dari kondisi demikian memerlukan langkah strategis dimana komunikasi bisa berperan di dalamnya. Komunikasi pembangunan adalah studi yang berusa…