/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 80" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pembangunan%" ]
Buku Perumusan kebijaksanaan dan koordinasi pembangunan di Indonesia ini menjelaskan pengertian dari kebijaksanaan dan kebijaksanaan publik, pengambilan keputusan, proses kebijaksanaan pemerintah, penentuan kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan politik polisionil, kebijaksanaan pemerintah dalam freies ermessen, pelaksanaan kebijakanaan pemerintah, evaluasi kebijaksanaan publik dan koordinasi …
Buku ini berusaha menunjukkan bahwa: 1. Administrasi Pembangunan sebagai orientasi baru dalam ilmu-ilmu sosial telah mulai memberikan sumbangannya kepada percepatan proses pembangunan nasional; 2. Pembangunan nasional hanya akan berhasil apabila di dalam pelaksanaannya seluruh komponen masyarakat turut berpartisipasi yang harus dipelopori oleh kelompok elite politik, elite usahawan, elite cen…
Buku ini berisi tentang : 1. wawasan pembangunan, 2. Arah pembangunan, 3. Pembangunan ekonomi rakyat, 4. Pengembangan sumber daya manusia, 5. pembangunan daerah.
Dalam buku yang berjudul Pembangunan Berkelanjutan: Mencari Format Politik, yang diluncurkan oleh Yayasan SPES ini mengulas tentang bagaimana pentingnya sebuah pembangunan berkelanjutan untuk sebuah negara bahkan dunia. Namun, buku ini hanya berfokus untuk melakukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia saja. Disini terlihat kesadaran para intelektual Indonesia tentang bagaiman manfaat dari pe…
Buku yang hadir di hadapan Anda ini merupakan usaha untuk menampilkan pelangi pemikiran seorang Dorodjatun dalam rentang waktu 1970-1986. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memahami pemikiran ekonomi beliau saat ini
Ekonomi Perkotaan adalah satu disiplin Ilmu Ekonomi yang sudah dikuliahkan secara luas di Perguruan Tinggi di Indonesia. Buku ini berjudul Pembangunan Ekonomi Perkotaan, membahas berbagai dimensi perkotaan yang penting diantaranya mengenai fungsi, peranan, struktur dan konsep-konsep kota, teori pertumbuhan perkotaan, pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, kegiatan dan jasa pelayanan perkot…
Timor Timur sejak 17 Juli 1976 menjadi propinsi ke 27 Republik Indonesia, karena sebagian besar rakyat daerah itu menghendaki integrasi ke dalam republik tersebut. Sebelumnya, sebagian dari wilayah Pulau Timor itu dijajah Portugal selama 450 tahun. Menarik sekali membaca buku ini bagi yang belum memahami atau mengetahui tentang propinsi terbaru dengan masyarakat dan budayanya itu. Selintas s…
Buku ini menarik untuk dikaji terutama dalam membangun kompetisi dan komitmen untuk pengembangan ilmu administrasi yang berkaitan dengan revitalisasi administrasi pembangunan. Buku ini merupakan terobosan baru dari pemikiran-pemikiran yang luar biasa berdasarkan pengalaman dalam pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai rujukan yang relevan dan bermanfaat untuk merespon tantangan perubahan yang …
Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pemerintah daerah, mulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan perubahan-perubahan tersebut, dibuktikan bahwa pembe…