/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 910" ]
Bind Value ⚒️: []
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta derivative peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa desa saat ini dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka seseuatu pemerintah negara dan menjadi bagian dari wilayah pemerintah negara. Lebih lanjut keberadaan desa sebagai tingkat pemerintahan terendahdalam NKRI yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada warga negara I…
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik apparat desa, proses pembelajaran dan kapasitas aparat desa serta menganalisis pengaruh karakteristik aparat desa dan proses pembelajaran terhadap kapasitas aparat pemerintah desa. Berdasarkan hasil kajian dirumuskan strategi penguatan kapasitas apparat desa. Kajian ini didesain sebagai penelitian survey yang bersifat deskriptif dan mengg…
Kajian ini melandaskan pada masalah tumpang tindih kewenangan di Batam, khususnya antara pemerintah kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam). Oleh karena itu kajian ini bertujuan : Pertama, mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan di Kota Batam antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam; dan Kedua, menemukan solusi untuk mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan yang terjadi…
Inovasi pelayanan akta kelahiran belum banyak dilakukan oleh instansi pelaksana sehingga akan tertinggal dari target yang diinginkan pemerintah. Target cakupan akta kelahiran baru dipenuhi sebagian kecil daerah Kabupaten/Kota, untuk itu diperlukan inovasi pelayanan akta kelahiran yang dapat diterapkan pada daerah-daerah lainnya yang masih tertinggal untuk mengejar target cakupan. Tujuan kegiata…
Kajian Strategis ini tentang perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWP) Intinya adalah ditujukan untuk menyusun organisasi yang dipandang tepat dalam membantu peran GWP. Kajian ini mendasari analisisnya pada tiga perspektif yaitu perspektif normatif berlandaskan UU 23 Tahun 2014, perspektif riwayat hubungan pusat dan daerah, dan perspektif daerah atau pelaku di tingkat provinsi. Ka…
Menindaklanjuti amanat Pasal 360 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka memberikan masukan pengaturan tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus yang dapat menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan khusus. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Mengetahui permasalahan yang terindentifikasi dari kewenangan da…
Buku survei ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi tentang Survei Indek Pendidikan Kota Denpasar melklui Indeks Pendidikan Masyarakat (IPM) melalui daya serap SD terhadap tamatan PAUD yang masum ke SD Negeri maupun Shasta, maupun daya serap SMP terhadap luluşan SD yang mask SMP negeri maupun swasta.
Buku ini merupakan basil kajian yang mengambil lokasi pada desa-desa yang ada di Kota Denpasar dengan jumlah sampel 27 desa yang tersebar di empathie kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Kajian ini telah menghasilkan berbagai kesimpulan penting dan rekomendasi kebijakan yang data dijadikan sebagai acuan oleh OPD Terkait dalam hal melakukan action plan.
Buku ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengelolaan cagar budaya belim efektif namun dalam penerapannya sert beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam hal pelestarian budaya
buku ini menjelaskan tenting survey yang dilakukan untuk menentukan indikator yang dapat digunakan untuk menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). metode yang dilakukan Adalah dengan melakukan kajian literatur yang terkait dań juga melakukan mania konten analysis terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana …