Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa mengusung dua semangat: konfrontasi terhadap masa lalu dan menatap masa depan desa. Desentralisasi dan otonomi desa hendak menjawab krisis ekonomi-politik yang membelenggu desa akibat dari negaranisasi dan kapitalisasi. Ke depan, desentralisasi dan otonomi desa untuk mendorong penguatan posisi, eksistensi, kapasitas dan kemandirian desa dalam konteks for…
Konsep Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) pertama kali disampaikan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government: How the enterpreneurial spirit is transforming the public sektor. Buku tersebut ditulis sebagai saran untuk membantu pencarian solusi di pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang menanggung beban berat sebagai akibat d…
Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembayaran APBD merupakan kajian di bidang hukum tata negara khususnya hukum administrasi negara/ hukum keuangan negara. Buku ini membahas tentang kajian teoritik sistem pemerintahan Indonesia, konsep negara hukum kesejahteraan, demokrasi, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi; Hubungan antara pemerintah pusat dan pemeri…
Mengamati perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ternyata masih banyak permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi kontroversi dan penyimpangan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus diiringi dengan reformasi birokrasi yang…
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul karena atau lahir dari intelektualita manusia. Disebut intelektualita manusia karena karya di bidang teknologi atau bidang ilmu pengetahuan, seni dan satera dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitanya yakni melalui daya cipta, rasa dan karsanya.
Cikal bakal buku ini semula berasal dari disertasi penulis yang dipertanggungjawabkan dihadapan Sidang Penguji yang Mulia pada Program Pascasarjana UNPAD pada tahun 2005. Setelah dimodifikasi dan dikembangkan sedemikian rupa akhirnya berwujud menjadi buku ini. Substansi buku membahas sejarah hukum perkawinan selama ini sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU.VIII/2010 tanggal 17 Februari…
Buku ini menguraikan tentang wewenang, kedudukan, peran, dan fungsi mahkamah konstitusi sekaligus prinsip prinsip pada hukum acara mahkamah konstitusi sekaligus prinsip prinsip pada hukum acara mahkamah kostitusi serta keberadaan mahkamah kostitusi negara lain.
Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015
Agar perlindungan tekstual dalam UUD 1945 dapat diterapkan di dunia nyatu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahkan memberikan kepada kesotuan masyarakat hukum adat itu hak untuk mengajukan permohonan dolarr perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang. Sejak berdirinya pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi sudah sering menerima permohonan dari kesatuan masyarakat…
Konsep negara hukum bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, konsep negara hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah. Kekuasaan pemerintah yang terbatas atau yang dibatasi merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang berkedaulatan rakyat (pemerintahan demokratis). Konsep rechtsstaat dalam perkembangannya sering …
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography