Meskipun sudah diatur dalam Perpres No.25/2008, dan dimudahkan oleh UU No.24/2013 Pencatatan kelahiran dan kematian tidak serta merta mendorong pelaporan akta kelahiran dan kematian di Indonesia. Pemerintah daerah pun berjalan masing-masing dengan inovasinya dan cenderung menambah birokrasi/masalah baru, Kajian ini melihat bagaimana kondisi riil praktik pencatatan kelahiran dan kematian, serta …
Untuk menjaga validitas dan reabilitas DP4, Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan pemutakhiran data sebanyak dua kali dalam satu tahun. Proses validasi ini senyatanya sejalan dengan Pasal 59 ayat 1 UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pada Pilkada serentak 2015, proses penyerahan DP4 dilakukan melalui satu pintu, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, kemudian KPU akan menyerahkan kepada…
buku ini tidak hanaya memaparkan persoalan nyata penduduk Indonesia dalam kaitannya dengan peristiwa penting dalam kehidupan mereka, namun juga mengurai analisis atas persoalan bersangkutan serta memberikan rekomendasi penyelesaian
Dalam buku Pedoman penyelenggaraan catatan sipil ini tercantum peraturan-peraturan catatan sipil produk zaman kolonial yang hingga saat ini masih berlaku, berhubung peraturan perundang-undangan sebagai penggantinya belum ada, hal mana memang masih dimungkinkan mengingat Peraturan Peralihan Pasal 2 Undang-undang Dasar 1945.