Hukum pemerintahan daerah: pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan K…

Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …

DPRD dan otonomi daerah: setelah amandemen uud 1945 dan uu otonomi daerah 2004

Edition

cet 1

ISBN/ISSN

9794168432

Collation

xii, 160 hlm.: 23 cm

Series Title

-

Call Number

306.23 MAR d

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tenta…

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

4 (Empat) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20,21,24 & 25 Tahun 2004

Rencana Kerja Pemerintah; Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Buku ini berupaya menyediakan bahan yang sederhana dalam rangka pemberdayaan DPRD. Isinya mulai dari makna demokrasi, desentralisasi serta kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan RI. Dijelaskan juga tugas dan fungsi DPRD mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.