Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …
Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah; substansi hukum pemerintahan daerah; mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daeerah; kebijakan politik dalam otonomi daerah; serta pemilihan kepala daeerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.
Buku ini merupakan himpunan dari pada karangan-karangan dan pidato serta ceramah yang telah kami adakan mengenai masalah Hukum Antar Tata Hukum baik intern maupun extern (hukum perdata Internasional) yang dibahas dalam rangkaian karangan ini. Karangan-karangan ini tersebar dalam berbagai majalah dan publikasi lainnya serta penerbitan-penerbitan tersendiri yang kini tidak mudah diperoleh.