Persoalan hak milik sudahlah merupakan suatu persoalan yang umum bagi kita semua dan akan selalu melingkungi kehidupan kita dengan segala seluk beluknya. Namun tidaklah demikian halnya dengan persoalan kondominium. Persoalan ini hanya akan dihadapi oleh orang-orang tertentu yang kebetulan memegang hak milik atas suatu obyek hukum tertentu yang juga dimiliki secara bersama-sama dengan satu piha…
Buku Hukum perdata internasional Indonesia ini membahas tentang Status personal, Hubungan orang tua dan anak, Adopsi, Perkawinan, Hukum harta benda perkawinan, Perceraian, Badan hukum, Hukum warisan, Bentuk formal perbuatan hukum, Benda-benda tidak bergerak
Dalam buku Kitab undang-undang hukum perdata cetakan ke-35 ini berisi empat buku. yaitu: 1. Buku ke satu; tentang orang 2. Buku ke dua; tentang kebendaan 3. Buku ke tiga; tentang perikatan. 4. Buku ke empat; tentang pembuktian dan daluwarsa Buku ini juga melapirkan daftar persoalan menurut abjad.
Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata didepan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil sebagai bagian hukum acara (prosesrecht), maka hukum acara…
Dalam buku Hukum perdata internasional Indonesia: jilid 2 ini memuat pembahasan tentang Sistematik hukum perdata internasional Indonesia dan Titik - titik pertalian
Buku Pengetahuan hukum perdata dan hukum dagang ini disusun dengan menggunakan pedoman, dasar-dasar dan titik tolak tertentu. Pertama adalah silabus pokok bahasan Program Tata Niaga Jurusan Pendidikan Dunia Usaha FPIPS IKIP Bandung. Kedua adalah berbagai literatur mengenai Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
Buku Pengantar hukum perdata intenasional Indonesia ini berisi teori tentang pengertian hukum antar tata hukum, titik-titik pertalian, Prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili, penunjukan kembali (RENVOI), kwalifikasi, ketertiban umum, penyelundupan hukum, pilihan hukum, hak-hak yang telah diperoleh, persoalan pendahuluan, penyesuaian, timbal balik dan pembalasan, dan pemakaian hukum asing.
Jika dilihat dari tujuan ekonomi, ekonomi islam barang kali tidak ada bedanya dengan sistem ekonomi lain yang ada, yakni sama bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dari kegiatan ekonomi. Melalui buku dengan judul “Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf” H. Mohammad Daud Ali sebagai Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-lembaga Islam, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universit…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography